KPU Palembang Dilaporkan ke DKPP

 267 total views,  2 views today

-Terkait Konflik di PPK IB I

PALEMBANG – Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat (IB) I, Muhammad Izhar mengancam akan mengadukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ancaman itu disampaikan Izhar, terkait dengan pelengserannya sebagai Ketua PPK IB I, Palembang. “Saya tidak masalah di lengserkan sebagai ketua, namun yang saya persoalkan adalah prosesnya. Saya hanya menuntut keadilan, dan saya siap untuk dipecat sebagai anggota PPK IB I,” kata Izhar ketika dibincangi, Rabu (5/3).

Ia menerangkan, memang pergantian Ketua PPK IB I tersebut sudah sesuai prosedural yakni melalui rapat pleno. Namun yang menjadi masalah sebutnya, adalah proses pleno tersebut. Ia menjelaskan, pleno itu terkesan dipaksakan oleh oknum komisioner KPU Palembang.

Menurutnya pleno tersebut digelar pada 1 Maret lalu. “Saat itu ada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di KPU Palembang. Saat istirahat, saya turun ke bawah menemui salah satu komisioner KPU Palembang. Disana ternyata sudah ada dua anggota PPK IB yakni Sunario dan Harizon. Sunario saat ini meminta dengan saya, untuk segera menggelar pleno di KPU Palembang juga,” ucapnya.

Namun permintaan itu sambung Izhar, ia tolak. Tetapi salah satu komisoner KPU Palembang sebutnya,  juga mendesak hal yang sama. Akhirnya pleno digelar, dan memutuskan mengangkat Sunario sebagai Ketua PPK IB I yang baru menggantikannya.

“Namun hasil pleno itu, tidak saya tandatangani bersama dengan anggota PPK IB I, Nandya Widyawati. Sebab pleno itu, memang sebelumnya sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan sebelumnya Nanda sempat dipanggil komisioner tersebut, dan memberikan uang Rp 100 ribu. Bahkan sebelumnya, komisioner tersebut sempat menelpon Camat IB I, agar mengkondisikan agar Sunario terpilih sebagai Ketua PPK IB I,” ucapnya.

“Karenanya dalam waktu dekat, saya akan melaporkan oknum komisioner KPU Palembang itu ke DKPP. Sejumlah alat bukti, saya miliki diantaranya surat undangan pleno yang tanpa disertai cap, uang Rp 100 ribu dan bukti lainnya,” tegasnya.

Nandya sendiri membenarkan itu. Menurutnya, selama ini ia tidak pernah dipanggil oleh oknum komisioner KPU Palembang tersebut termasuk saat pelaksanaan Pemilukada Palembang dan Pemilukada Sumsel lalu.

“Namun tanggal 1 Maret lalu, saya dipanggil ke ruangannya. Disana, sudah ada dua anggota PPK IB I lainnya. Oknum komisioner tersebut, memberi saya uang Rp 100 ribu, saya tidak tahu uang itu untuk apa. Namun setelah itu ada pleno yang memutuskan pergantian Ketua PPK IB I,” tukasnya.

Sebelumnya Ketua KPU Palembang, Abdul Karim Nasution yang di konfirmasi, enggan berkomentar terhadap persoalan itu.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster