Bantuan Hukum Gratis Belum Bisa Diterapkan

 135 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Tampaknya program Bantuan Hukum Cuma-Cuma (BHC) atau bantuan  hukum gratis, belum dapat dilakukan di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun ini.  Pasalnya hingga saat ini, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum untuk program tersebut, masih perlu dilakukan perubahan (Revisi).

Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sumsel, Sudirman mengatakan, sebenarnya program BHC sudah memiliki Perda yaitu Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (BHC).  “Namun karena ada beberapa kendala, terpaksa perda ini belum dapat dilaksanakan,” kata Sudirman yang dibincangi, Rabu (5/3).

Adapun kendala yang membuat perda tersebut tidak dapat dilaksanakan, yaitu adanya materi yang harus direvisi pada perda tersebut.  “Adapun materi yang akan direvisi yaitu pasal 7. Pada pasal 7 yang baru ini,  ada dua point yang akan dimasukkan point a yaitu mengusulkan kepada gubernur untuk memberikan sanksi administrasi kepada pemberi bantuan hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum,” ucapnya.

Sementara di point B yaitu sanksi administrasi yang dimaksud dalam point A tadi, dapat berupa pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum, penghentian pemberian anggaran bantuan hukum pada tahun yang sedang berjalan, penghentian pemberian bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya, penunjukkan pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

Sudirman mengungkapkan,  pihaknya harus merevisi Perda Nomor 8 tahun 2012 ini karena amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

“Dulu pada saat kita mengesahkan Perda Nomor 8 tahun 2012, PP dan Peraturan Menteri (Permen) nya belum ada atau masih gantung. Nah oleh karena itu, harus kita rubah disesuaikan dengan PP Nomor 42 tahun 2013 ini,” ungkapnya.

Selain adanya revisi perda tersebut, hal lain yang membuat perda BHC ini belum dapat dilaksanakan karena adanya petunjuk menteri keuangan tentang verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau ormas.  “Karena dua aturan perundangan ini baru terbit atau baru disahkan, terpaksa perda kita harus kita revisi,” ujar Sudirman.

Sudirman menambahkan, pihaknya telah mengajukan revisi perda itu ke DPRD Sumsel. “Jadi pasal 7 ini, akan kita bahas bersama-sama dengan DPRD. Insya Allah, pada bulan ini atau April nanti, sudah mulai dibahas. Jadi untuk kapan realisasi program BHC ini kita tidak dapat menentukannya, namun yang jelas kalau ini secepatnya diselesaikan maka secepatnya juga perealisasian BHG ini,”  tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster