Kepala Daerah Ramai-Ramai Cuti

 170 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG – Menjelang kampanye Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) dipastikan akan mengajukan cuti, karena menjadi juru kampanye (jurkam) untuk partai politik (parpol) nya masing-masing.

Mayoritas kepala daerah di Sumsel adalah petinggi parpol. Catatan Kabar Sumatera,  Partai Golkar memiliki kader terbanyak yang menjadi kepala daerah di Sumsel diantaranya Gubernur Sumsel Alex Noerdin, yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Sumsel.

Kemudian Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar, Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri, dan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai. Kepala daerah tercatat sebagai Ketua DPD Golkar di daerahnya masing-masing.

Sementara kader Partai Demokrat, ada Wagub Sumsel Ishak Mekki (Ketua Demokrat Sumsel) dan Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo (Ketua Demokrat Palembang). Wali Kota Palembang Romi Herton tercatat sebagai Ketua PDI Perjuangan Kota Palembang, lalu  Bupati OKI Iskandar yang merupakan Ketua PAN Sumsel.

Namun menurut Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, sampai saat ini belum ada satu pun kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Sumsel yang mengajukan surat cuti. “Belum ada satu pun surat cuti dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Sumsel, yang saya terima,” kata Alex ketika dibincangi, Selasa (4/3).

Ia sendiri jelas Alex, sudah mengajukan cuti ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Suratnya sudah dikirimkan hari ini. Namun belum tahu, ditindaklanjuti atau tidak. Tunggu saja perkembangannya,” sebut Alex.

Orang nomor satu di Sumsel itu menerangkan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan cuti selama dua hari dari 21 hari masa kampanye, kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang akan menjadi jurkam dalam masa kampanye parpol pada 16 Maret-5 April.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan cuti, untuk menjadi jurkam tersebut tegas Alex, sesuai aturan dilarang menggunakan fasilitas negara. Pemprov tegasnya, akan mengawasi secara ketat penggunaan fasilitas negara itu.

Persoalan cuti kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bebernya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Menjadi Caleg dan Pelaksanaan Cuti Kampanye Pemilu.  Selain diterangkan lamanya cuti, pengajuan cuti harus diajukan paling lambat 12 hari sebelum cuti dilakukan.

Bagaimana dengan netralitas PNS ? Alex menyebut, hal itu tidak perlu lagi dihimbau. Sejak dulu hingga saat ini, keterlibatan PNS sangat dilarang, terlebih terjun langsung untuk mendukung salah satu calon. “PNS wajib netral. Tidak boleh ada dukung mendukung, kecuali mendukung gubernur dalam menjalankan setiap tugasnya,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster