PPS di IB I Ancam Boikot Pileg

 312 total views,  2 views today

PALEMBANG – Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April mendatang terancam terjadi gejolak. Pasalnya, semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ilir Barat (IB) I, mengancam akan memboikot pelaksanaan Pileg tersebut.

Boikot itu akan dilaksanakan, dengan cara semua PPS di Kecamatan IB I mengundurkan diri. “Kami akan mengundurkan diri,  jika Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, tidak membatalkan hasil pleno Panitia Pemungutan Suara (PPK) IB I tentang pemilihan ketua,” kata Ketua PPS Bukit Lamo, Leddy Ismed ketika dibincangi, Senin (3/3).

Sebagai informasi, hasil pleno PPK IB I, menetapkan mengangkat Sunario sebagai ketua yang baru menggantikan Muhammad Izhar, terhitung sejak 1 Maret lalu. Penolakan semua ketua dan anggota PPS di Kecamatan IB I itu sebut Leddy, dikarenakan penolakan hasil pleno PPK IB I itu, terkesan dilakukan mendadak dan dipaksakan.

“Rapat pleno pemilihan ketua itu, syarat dengan kepentingan politik oknum komisioner KPU Kota Palembang, yang nantinya akan menciderai hasil dari Pileg,” sebut Leddy.

“Selama ini komunikasi antara PPS dengan ketua yang lama, sudah baik. Nah, dengan adanya pergantian ini, takutnya akan menimbulkan ketidak harmonisan antar anggota PPK yang akhirnya kami sulit untuk berkoordinasi dengan PPK,” sambung Laddy.

Karenanya sebut Laddy, seluruh ketua dan anggota PPS se- kecamatan IB I meminta kepada Ketua KPU Palembang, untuk membatalkan hasil pleno pemilihan Ketua PPK IB tersebut. Ia menyebut, surat penolakan pengangkatan Sunario sebagai Ketua PPK IB itu, sudah dilayangkan 6 PPS yang ada di IB I.

“Surat itu sudah kami sampaikan ke KPU Kota Palembang hingga KPU RI, bahkan ke DKPP, Camat IB I, Wali Kota Palembang, Kapolres Palembang, dan Gubernur Sumsel serta Ombudsman,” ujarnya.

Sementara itu anggota PPK IB I, Nanda WidyaWati mengaku jika pleno tersebut dipaksakan. Bahkan menurutnya, surat Nomor 063/KPU. kota/00.435501/II/2014, tertanggal 2 Februari, yang isinya pemberitahuan rapat penentuan Ketua PPK IB I, menurutnya terkesan palsu.

Sebab sebut dia, surat itu ditandatangani Ketua KPU Palembang dan di stempel dengan stempel KPU Kota Palembang. “Rapat pleno itu telah diatur, sehingga Sunaryo menjadi ketua PPK, karena ia mengaku mendapatkan uang dari salah satu komisoner KPU Palembang,” tuding Nanda.

Terpisah Ketua KPU Palembang, Abdul Karim Nasution ketika di konfirmasi, tidak mau memberikan komentar.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster