Kasus Samuel Pernah Terjadi di Palembang

 198 total views,  2 views today

PALEMBANG – Kekerasan terhadap anak-anak di Panti Asuhan (PA) Samuel, Jakarta, yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, ternyata pernah terjadi di Palembang. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palembang, Faizal AR, Senin (3/3).

Menurut Faizal, kekerasan terhadap anak seperti yang terjadi di PA Samuel, Jakarta, pernah terjadi di PA di Palembang. Kekerasan tersebut terangnya terjadi pada 2013 lalu, di PA Amalia, yang berada di Jalan Tanah Merah, Lorong Cendana II, Nomor 1449/B RT 42 RW 11, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

“Saat ini kasus tersebut, sedang diproses secara hukum. Kasusnya, sudah disidangkan dua kali di pengadilan. PA Amalia sudah ditutup, anak-anak disana yang menjadi korban kekerasan diambil pemerintah,” kata Faizal ketika dibincangi di ruang kerjanya.

Di panti itu jelas Faizal, diduga dijadikan tempat asusila. “Karenanya PA itu, kita tutup. Sebab selain diduga ada kekerasan seksual, juga PA itu tidak memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Dinsos sebutnya kini, memperketat pengawasan terhadap PA yang ada di Palembang. Pemilik panti, sudah dikumpulkan dan diminta untuk mematuhi semua aturan. Ia menerangkan, di kota pempek ini, ada sekitar 80 PA. Namun hanya 60 panti saja, yang memiliki izin.  “20 panti asuhan lainnya saat ini sedang dilakukan proses izinnya, apabila mereka berbohong, maka PA akan langsung ditutup,” ancam Faizal.

Menurut Faizal, pihaknya sudah dua kali berikan surat edaran kepada pemilik panti, untuk melengkapi persyaratan dan ketentuan untuk mendirikan panti asuhan. “Bulan April mendatang, kami akan turun ke lapangan langsung untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan pembinaan terhadap panti-panti yang ada di Palembang ini,” ujarnya.

Ia menerangkan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2009, dan PP Nomor 39 tahun 2012, setiap panti harus punya sarana dan prasarana. Bagi panti asuhan yang tidak menuruti aturan, nantinya tim akan memutuskan, apakah PA tersebut harus ditutup atau tidak. “Yang pasti, jika PA itu tidak memenuhi standar UU, maka pengelola PA tersebut bisa diproses secara administratif ke  kepolisian, atau bisa juga di pidanakan,” tegasnya.

Faizal menyebutkan, untuk mendirikan PA sudah jelas diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Dalam aturan itu, diterangkan pengurus panti harus berpendidikan minimal SMA, kemudian ada tempat, fasilitas harus mendukung. “Serta ada syarat minimal anak berjumlah 15 orang. Kalau kurang dari angka tersebut, berarti panti asuhan tersebut ilegal,” tegasnya.

Selain itu sambungnya, pemilik panti juga harus memenuhi anjuran dari pemerintah, yakni, mempunyai kemampuan melakukan pembinaan terhadap anak-anak. Minimal memenuhi kebutuhan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan. “Karena anak-anak di PA wajib di sekolahkan,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster