30 SKPD Belum Tuntaskan Laporan Keuangan

 168 total views,  2 views today

PALEMBANG – Berdasarkan data dari Inspektorat Sumsel, dari 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Biro di lingkungan Pemprov Sumsel, 57 persen atau 30 SKPD diantaranya masih belum menuntaskan laporan keuangan.

Hal tersebut menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK), terkait ketidaktaatan dalam peraturan perundang-undangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI).

Demikian diungkapkan kepala Inspektorat Provinsi Sumsel, Tanda Subagio, kemarin. Ia  mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya memfokuskan terhadap hal tersebut, sebelum nanti hasilnya diserahkan kepada gubernur yang dilanjutkan kepada BPK.

“Ketika BPK menjumpai ketidaktaatan dalam peraturan dan perundang-undangan serta kelemahan SPI, maka ini perlu ditindaklanjuti. Itu memang perlu di konfirmasi ke SKPD terkait, agar dicocokkan. Setelah itu, barulah kita up date ke laporannya ke BPK,” kata Tanda ketika dibincangi di ruang kerjanya.

SKPD-SKPD mana, yang belum menyelesaikan laporan keuangannya itu ? Tanda tidak mau menyebutkannya, namun terang Tanda, temuan BPK itu akan menjadi perhatian Inspektorat untuk diselesaikan dalam waktu dua bulan kedepan.

“Sebenarnya ini pekerjaan sehari-hari kami, dan tak berbatas waktu. Hanya saja, kita fokuskan terhadap itu antara Maret dan April ini. Jadi, SKPD disamping melaksanakan tugasnya, tindak lanjut ini terus berjalan. Kami akan pantau itu, barulah kemudian menyoroti tentang pelayanan publik di SKPD dan lain sebagainya,” ujarnya.

Disinggung sejauh mana upaya pemprov,  untuk meraih opini WTP dari BPK. Ia menerangkan, saat ini salah satu kendala untuk meraih opini tertinggi dari BPK dalam laporan keuangan daerah itu, adalah persoalan aset.

Namun jelasnya, pengelolaan dan pendataan aset ini tidak hanya menjadi masalah pemprov saja tetapi juga menjadi masalah hampir semua pemerintah daerah. “Aset ini banyak, mulai dari tanah, peralatan mesin, gedung kendaraan, jaringan listrik, jalan dan lain sebagainya. Nah kita lihat bagaimana SKPD mengelolanya, dan memang aset ini terlalu luas, mudah-mudahan masalah aset sudah mulai terbenahi dan saya lihat sudah banyak kemajuan, tapi nanti kita cek lagi seperti apa pengelolaannya,” tutur Tanda.

Kemudian sambungnya, yang tak kalah penting adalah adanya temuan-temuan BPK yang selama ini belum dituntaskan. “Kita akan tindak lanjuti itu, karena ada temuan yang sudah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun belum dituntaskan,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster