Wawako Prabumulih Lantik Pengurus FKUB

 358 total views,  2 views today

Pengurus FKUB Prabumulih periode 2014-2019 dilantik Wawako Prabumulih Ardiansyah Fikri, SH

Pengurus FKUB Prabumulih periode 2014-2019 dilantik Wawako Prabumulih Ardiansyah Fikri, SH

PRABUMULIH – Pemerintah Kota Prabumulih melalui Kantor Kesbang Linmas membentuk sebuah forum kerukunan umat antar beragama dan melantik kepungurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2014-2019 yang digelar di Auditorium Praja Husada RSUD Kota Prabumulih.  Dalam pelantikan ini hadir para kepala dinas, Kapolres Prabumulih, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, camat, kepala kantor, dan tamu undangan lainnya.

Pelantikan kepengurusan FKUB ini dilakukan Wakil Wali Kota Prabumulih Ardiansyah Fikri. Pada FKUB ini diisi semua elemen agama yang ada di Kota Prabumulih dengan surat Keputusan Wali Kota, Nomor 50/KPTS/Kesbang/2014.

Untuk pengurus harian FKUB, terpilih Usman Jakfar sebagai Ketua Umum, Yaskuri Dalimunthe sebagai Ketua 1, I Nyoman Suwigja sebagai Ketua II, dan Andrianyanto sebagai Sekretaris, Amrullah sebagai Wakil Sekretaris. Sedang Ketua Bidang Pembinaan Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan dipercayakan kepada Muhaimin Syahron, Ketua Subbidang yaitu Pdt AB. Manullang, dan Ketua Subbidang Lembaga Keagamaan dipegang Ali Aman. Ketua Bidang  Harmonisasi Umat Beragama HY Dike Haryoko, Ketua Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural dipegang Yamin Kudus, dan Ketua Bidang Penanganan Isu Kerukunan dipercayakan Mahfud Affanfi.

Wakil Wali Kota Ardiansyah Fikri dalam isi sambutannya menyebutkan, hak beragama merupakan hak azasi manusia yang tidak dapat dipaksakan. Tiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut dan kepercayaannya itu.

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahaan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perudang-undangan. Inilah yang menjadi dasar dikeluarkannnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Adapun pembentukan FKUB di Kota Prabumulih memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dalam tugasnya nantinya mengadakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (ADV )

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster