Linmas Terancam Tanpa Honor

 199 total views,  2 views today

Pelindung Masyarakat ( Linmas ) | Ist

Pelindung Masyarakat ( Linmas ) | Ist

PALEMBANG – Tenaga linmas di Sumatera Selatan (Sumsel), yang ditugaskan untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) mendatang, terancam tanpa mendapatkan honor.

Pasalnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, tak akan menganggarkan honor petugas limnas tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing, saat dibincangi di sela-sela pembukaan Sumatera CSR Summit 2014 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (25/2).

Laonma mengatakan, tidak dianggarkannya honor untuk petugas linmas tersebut dikarenakan belum jelas landasan hukum untuk penganggarannya. “Ya, karena kita belum ada petunjuk khusus, terkait pendanaan terutama menggunakan APBD Sumsel untuk pengamanan dan honor linmas,” ujarnya.

Apalagi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres pada 2014 ini, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan anggarannya pun disiapkan oleh pemerintah pusat termasuk untuk tenaga pengamanan dan linmas. “Karenannya, apakah kita boleh menganggarkan dana khususnya, untuk pengamanan honor linmas,” ujar Laonma.

Namun jelas Laonma, bisa saja honor untuk linmas ini dianggarkan Kesbapol dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). Namun Laonma meminta kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, harus terlebih dahulu melihat dan mempelajari aturan yang ada, sehingga tidak menyalahi aturan. “Apalagi saat ini, kita belum tahu batasan-batasan mana yang APBN dan mana yang APBD. Jangan sampai tumpang tindih dan menyalahi aturan,” jelasnya.

Jika aturannya sudah ada, barulah tegas Laonma, pihaknya berani mengangarkan dana untuk pengamanan dan honor para petugas Linmas tersebut. Kemungkinan sebut Laonma, jika sudah ada aturannya maka akan di anggarkan melalui dana hibah.  “Namun sampai saat ini, belum ada ajuan dari Sat Pol PP terkait masalah ini,” ungkap Laonma.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan untuk dana honor Linmas, sudah ada anggarannya. “Namun untuk persetujuan pencairan honor linmas ini saja tidak perlu melalu saya, bisa saja nanti KPU langsung ke Menteri Keuangan (Menkue),” katanya.

Saat ditanya mengenai permasalahan dana untuk saksi yang menjadi polemik, Gamawan mengungkapkan Kemendagri tidak akan merekomendasikannya. “Kalau tidak ada yang bertanggung jawab ini, kemudian pengaturannya juga belum jelas sebaiknya saya tidak merekomendasikan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, personil yang disiagakan untuk pengamanan pileg dan pilpres yaitu berjumlah 72.260 personil yang akan ditempatkan di titik pelaksanaan pesta demokrasi salah satunya yaitu 17 ribu TPS, yang ada di seluruh Sumsel.

Adapun rincaian dari 72.260 personil tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berjumlah 13 ribu personil, Tentara Nasional Indonesia (TNI) 260 personil dan linmas sebanyak 59 ribu orang.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster