Ishak Bantah PAW Arudji Ilegal

 230 total views,  2 views today

Ishak Mekki

Ishak Mekki

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (24/2), melantik anggota antar waktu atas nama Anton Nurdin, dari Fraksi Partai Demokrat. Anton menggantikan Arudji Kartawinata, yang di recall  oleh partainya. Pelantikan tersebut, digelar dalam rapat paripurna DPRD Sumsel.

Arudji sendiri sebelumnya menuding, proses penggantian antar waktu (PAW) dirinya itu, terkesan dipaksakan dan melanggar aturan internal Partai Demokrat. Pasalnya Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat, yang merecall dirinya itu disebut Arudji tidak sah, karena ditandatangi ketua harian dan sekretaris jenderal. Harusnya, SK itu ditandatangani oleh ketua umum.

Namun Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Ishak Mekki, membantah itu. Dibincangi usai rapat paripurna, Ishak menegaskan kalau proses PAW tersebut sudah benar  dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam internal Partai Demokrat. “Itu sudah benar, prosesnya sudah benar,” kata Ishak.

SK DPP Partai Demokrat yang memberhentikan Arudji sebagai anggota DPRD Sumsel sebut Ishak, memang ditandatangani oleh ketua harian bukan ketua umum. Namun itu tegas Ishak, dibenarkan.

Proses PAW nya sendiri jelas Ishak, tidak dilakukan serta merta namun sudah lama diusulkan ke DPP. “Soal SK ditandatangani ketua harian, itu sah-sah saja. Itu dibolehkan, tidak mungkin sembarangan,” ucapnya.

Bagaimana dengan somasi yang dilayangkan Arudji ? Ishak mempersilakkan, menurutnya itu adalah hak Arudji. “Di dalam negara demokrasi, itu adalah hak. Silakkan kalau mau somasi, namun harus dilihat dulu bagaimana SK nya, benar atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, Adi Rasyidi yang dibincangi sebelum pelantikan anggota DPRD Sumsel antar waktu membantah kalau proses PAW atas nama Arudji itu, dipaksakan.

“Tidak ada yang dipaksakan, sudah ada surat dari Mendagri, surat dari partai. Artinya, prosesnya sudah lama. Tidak ada yang dipaksakan,” tegas Adi sambil berlalu menuju ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.

Sebelumnya seperti diberitakan Kabar Sumatera,  Arudji melayangkan somasi kepada Mendagri, Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel. Ia juga menyebut, PAW atas namanya itu, ilegal.

Alasannya, SK DPP Partai Demokrat, yang menjadi dasar PAW tersebut tuding Arudji, tidak sah. “SK DPP tersebut, bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend, tetapi ditandatangai oleh Ketua Harian, syarief Hasan,” ucapnya.

Kejadian ini sambungnya, sama dengan kejadian pemberhentian anggota DPR RI, Gede Pasek. Hasil kajian Komisi III DPR RI, pemberhentian Gede Pasek tidak sah, karena SK pemberhentiannya sebagai anggota dewan bukan ditandatangai oleh ketua umum. Artinya, SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Sumsel atas namanya sebut Arudji, juga tidak sah.

SK DPP Partai Demokrat tentang PAW atas nama dirinya tersebut sambungnya, juga sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Begitu juga dengan SK Mendagri. KPU juga bebernya, sudah diadukan ke DKPP.

 

TEKS             : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster