Cukong Politik : Melukai Demokrasi

 153 total views,  2 views today

 

Foto-Gagasan---Rusminaryadin

Oleh Rusminaryadin, S.Pd. MM

Alumnus Sekolah Demokrasi Prabumulih

Perkembangan demokrasi di Indonesia masih mengecewakan. Hal ini terjadi karena demokrasi  yang sedang dibangun belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Karena berbagai penyimpangan terjadi disebabkan  transaksi politik antara elit politik dan elit pemerintah dengan pemilik modal. Para pemilik modal alias cukong berusaha menguasai para penentu kebijakan untuk kepentingan bisnisnya.

Seperti diketahui para cukong berkiprah di bidang politik tentu tidak segan– segan melabrak  regulasi dan mengabaikan etika politik. Ironisnya, antara cukong dan politisi serta kepala daerah kerap “bersekutu” dalam menggeruk “uang rakyat”.  Prilaku ini tentu saja melukai demokrasi yang sedang kita bangun bersama.

Celakanya, para cukong politik itu bermain mata dengan penyelenggara pemilu. Kita tentu masih ingat dengan kasus korupsi di KPU yang kemudian berujung dengan ditangkapnya para komisioner penyelenggara Pemilu oleh KPK. Tak hanya itu, para cukong politik itu pun bermain mata dengan partai politik. Beberapa kasus pun muncul keterlibatan partai politik dalam kasus korupsi yang tidak luput dari keterlibatan para cukong dibelakangnya.

Tidaklah mengherankan kalau penyelenggaraan pesta demokrasi langsung dipandang sebagai celah bagi para cukong politik untuk melakukan akumulasi modalnya dengan mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Dalam konteks ini, seharusnya partai politik itu mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan mampu memberikan inspirasi bagi rakyat dalam memajukan bangsa. Ironisnya, partai politik “bermain mata” dengan para cukong untuk membiayai kegiatan partai dengan konpensasi proyek atau regulasi yang menguntungkan para pemilik modal.

Dalam pemilihan legislative mendatang, tentu saja terbuka para caleg bermain mata dengan para cukong.  Dalam kaitan ini, para cukong tentu mencium mana caleg yang potensial tetapi tidak memiliki modal ekonomi dan modal sosial. Tidak mengherankan kalau pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahudin, menegaskan bahwa pertemuan kepentingan antara pemilik modal dan caleg justru lebih sering ditemukan pada kasus dimana caleg – caleg itu tidak memiliki modal sosial.

Para caleg tersebut tentu sangat sadar bahwa selama ini mereka tidak memiliki kontribusi kongkrit kepada masyarakat sehingga pemilihnya tidak mengenalnya. Karena itu, para caleg tersebut melakukan “perjanjian” tertentu dengan para cukong yang mau menggelontorkan uangnya. Begitu juga yang terjadi di dalam proses demokrasi elektroral, terutama dalam Pemilukada, para cukong mau menggelontorkan uang segar (fresh money) kepada calon kepala daerah bilamana ada komitmen untuk proyek-proyek tertentu.

Namun, para cukong politik itu “bermain” juga dengan calon kepala daerah yang menjadi kompetitor.  Karena itu, patut diduga siapapun kepala daerah terpilih atau caleg yang terpilih akan memberikan  keuntungan-keuntungan ekonomi bagi para cukong politik tersebut. Praktek-praktek inilah yang dapat melukai proses demokrasi yang sedang kita bangun bersama-sama.

Demokrasi, pada dasarnya, sebuah sistem yang dianggap terbaik dalam melakukan seleksi kepemimpinan secara demokratis. Demokrasi juga dianggap sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Namun, bila kita melihat fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas maka pesimisme untuk mencapai kesejahteraan melalui jalan demokrasi itu sangat kental. Kondisi ini dapat berkembang kea rah munculnya keraguan dari masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks di atas, maka tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat masyarakat sipil untuk melakukan kontrol terhadap aktor-aktor bisnis, aktor-aktor negara dan aktor-aktor politisi yang dapat melukai demokrasi. Melalui kekuatan masyarakat sipil ini tentu diharapkan mampu pula membersihkan praktik-praktik yang dapat melukai demokrasi, seperti persekongkolan antara para cukong politik dengan politisi atau dengan kepala daerah untuk tujuan menguras uang negara atau melakukan korupsi di sektor Sumber Daya Alam.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster