Nasib Guru Honorer

 116 total views,  3 views today

Oleh Periyanto, S.Pd

Praktisi Pendidikan di Ogan Ilir

Persoalan pendidikan tak jua usai. Mulai dari banyaknya anak usia sekolah yang harus berhenti di tengah jalan, program pendidikan gratis yang cenderung menjual mimpi dan janji-janji, hingga kepada persoalan minimnya perhatian pemerintah terhadap guru honorer dan guru-guru yang telah mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan tapi tak jua mendapat titik terang akan kepastian diangkat sebagai PNS.

Padahal jelas-jelas dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 (pasal 1 ayat 1) dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kalau kita tinjau dari pengertian pendidikan di atas bahwa peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya yang kelak dapat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya potensi tersebut sesuai dengan akhlak yang mulia. Namun sayangnya potensi para peserta didik tersebut sering disalahartikan. Artinya, potensi yang dimiliki mereka disalahgunakan. Misalnya, tawuran pelajaran baik sesama mereka maupun dengan masyarakat luar sekolah, menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba. Bahkan dalam hal berpakaian pun (pakaian sekolah) khususnya anak putri, lebih condong meniru busana artis yang sering nongol di televisi.

Pandangan masyarakatpun pada sosok guru saat ini memang sudah berbeda dengan waktu dulu. Sebelumnya, guru lebih dihormati dan diakui. Namun, terlepas semua itu, guru tetaplah sosok yang patut mendapat perhatian, terutama dalam kesejahteraannya. Seperti disampaikan di atas, guru di negeri ini kurang mendapat perhatian. Kita tak perlu jauh-jauh membandingkan. Pada tahun 2010 di Malaysia, Guru Mula (guru muda lulusan D3) mendapat gaji sekitar 1.745 RM atau sekitar Rp. 4.941.222,33 per bulan. Sementara di negeri ini, masih ada guru lulusan S1 yang harus cukup dengan gaji rendah, bahkan minim perbulannnya.

Naiknya anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap tahun, rupanya tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan mereka. Terlebih dengan adanya aturan dalam penggunaan dana BOS yang menyebutkan, sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS lebih dari 20% untuk belanja pegawai (membayar honor pegawai non PNS). Kebijakan yang sungguh tidak bijak. Pemerintah mungkin lalai untuk melihat kondisi sekolah sekolah yang berada di pedalaman, di mana gurunya di dominasi oleh guru non-PNS.

Guru, istilah yang sangat melekat dimasyarakat “digugu dan ditiru”, khususnya yang belum PNS melakukan segala daya dan upayanya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Baik berupa permintaan naiknya honor bulanan yang dikeluarkan oleh APBN/APBD, hingga tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Miris rasanya jika melihat nasib para guru honorer.  Sebab hingga kini, mereka harus tetap bersabar nasib mereka yang belum pasti. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebagian mereka

mengaku ikhlas mengabdikan diri untuk kemajuan bangsa. Namun demikian, ke-ikhlasan buakn berarti tanpa penghargaan dari pemerintah, seperti kelayakan upah yang standar.

Menghargai jasa sosok guru dengan segala daya upaya yang telah dilakukan tentu menjadi keharusan. Sebab, melalui pengabdian mereka di dunia pendidikan, bangsa ini melahirkan orang-orang pintar dan hebat. Melalui mereka, setapak demi setapak bangsa ini bangkit dari kelamnya masa kolonialisme. Ketika itu, bangsa ini meninggalkan warisan kebodohan. Tetapi berkat jasa guru kita mampu mensejajarkan pergaulan bangsa di dunia internasional.

Nasib guru (PNS) mungkin masih jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka yang honor. Nasib guru honorer jauh lebih mengenaskan. Bukan hanya minimnya gaji yang mereka terima. Bahkan gaji mereka terkadang harus tertunda berbulan-bulan lamanya.

Bukan alasan yang tepat rasanya jika nasib para guru honorer terus terkatung-katung karena ketidak sanggupan pemerintah untuk mengalokasikan dananya buat kesejahteraan mereka. Sementara kebocoran dana pemerintah terus-menerus terjadi. Tak adil rasanya membebankan tanggungjawab yang begitu besar untuk mencerdaskan bangsa ini. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandangnya masih terlihat ogah-ogahan.

Tahun ini (2013), menjadi bukti dari keseriusan para pencari jatah bagi mereka yang belum mendapatkan status PNS. Termasuk para guru honorer, mengikuti ujian CPNS di seluruh Indonesia. Atau mungkin, mereka yang langsung diangkat menjadi PNS. Akankah mereka mendapatkan tempat setelah pengabdiannya di dunia pendidikan? Kita lihat saja nanti seberapa jauh kepedulian pemerintah terhadap pahlawan tanpa jasa ini.**

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster