Terkait PAW Arudji Kartawinata. Mendagri, Gubernur dan Ketua DPRD Disomasi

 316 total views,  2 views today

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

PALEMBANG – Proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata, berbuntut panjang. Arudji menolak PAW tersebut. Ia bahkan mensomasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel.

Menurut Arudji, proses PAW tersebut harus dihentikan. “Mendagri dan Ketua DPRD Sumsel harus membatalkan PAW tersebut, gubernur saya diminta untuk tidak menghadiri pelantikan PAW tersebut,” kata Arudji dibincangi, Kamis (20/2).

Proses PAW itu dihentikan, alasannya sebut Arudji, karena SK DPP Partai Demokrat tentang PAW atas nama dirinya tersebut, sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Begitu juga dengan SK Mendagri. KPU juga bebernya, sudah diadukan ke DKPP.

PAW dirinya itu sebut Arudji, juga ilegal. Sebab Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat, yang menjadi dasar PAW tersebut tuding Arudji, tidak sah. “SK DPP tersebut, bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend, tetapi ditandatangai oleh Ketua Harian, syarief Hasan,” ucapnya.

Kejadian ini sambungnya, sama dengan kejadian pemberhentian anggota DPR RI, Gede Pasek. Hasil kajian Komisi III DPR RI, pemberhentian Gede Pasek tidak sah, karena SK pemberhentiannya sebagai anggota dewan bukan ditandatangai oleh ketua umum. Artinya, SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Sumsel atas namanya sebut Arudji, juga tidak sah.

Ia juga menerangkan, proses PAW tersebut terkesan dipaksakan dan kejar tayang. Ada banyak kejanggalan sebut Arudji, dalam PAW dirinya itu. Misalnya SK DPP tentang pemberhentiannya sebagai anggota dewan tertanggal 23 Desember 2013, kemudian ditindaklanjuti surat DPD Partai Demokrat ke dewan tanggal 30 Desember.

Esoknya 31 Desember, dewan menyurati KPU Sumsel. “Memang ini sesuai mekanisme, namun banyak aturan yang ditabrak baik UU maupun PP tentang Pemberhentian Anggota Dewan. Dalam surat DPD Partai Demokrat Sumsel, saya diberhentikan sebagai anggota dewan. Padahal harusnya, saya diberhentikan dahulu sebagai anggota partai baru bisa di PAW. Pemberhentian juga bisa dilakukan, oleh keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD, jika dinilai melanggar kode etik,” ucapnya.

Arudji juga menerangkan, pimpinan dewan juga tidak pernah meminta klarifikasi terhadap parpol, kenapa ia diberhentikan sebagai anggota dewan. Ia menambahkan, surat pemberhentiannya sebagai anggota dewan dari DPD Partai Demokrat Sumsel yang menjadi dasar SK Mendagri, rujukan hukumnya dari Pasal 93, UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 

UU tersebut urainya, tidak lagi berlaku. Karena sudah dihapus dan diganti dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3. “Keberatan saya itu sudah disampaikan ke gubernur dan Mendagri,” ujarnya.

“Karenanya saya mensomasi DPP Partai Demokrat, Ketua DPRD Sumsel, Gubernur Sumsel dan Mendagri. Jika gugatan saya kalah di pengadilan, tidak masalah. Bagaimana jika saya menang,” tanyanya.

Sebab itu Arudji, meminta proses PAW itu dihentikan. “Jika somasi saya ini, tidak dipedulikan maka saya akan menggugat ke pengadilan. PAW saya ini, bentuk mendeskreditkan saya dan paranoid pengurus Partai Demokrat Sumsel terhadap saya,” tukasnya.

 

TEKS             : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster