Ratusan Sopir “Kepung” Pemkot

 172 total views,  2 views today

Aksi Aliansi Trayek Plaju, Tolak Penghapusan Trayek Angkot | Dok KS

Aksi Aliansi Trayek Plaju, demo menolak Penghapusan Trayek Angkot. beberapa Waktu Lalu | Dok KS

PALEMBANG – Ratusan sopir angkutan kota (angkot), yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel,  Rabu (19/2), “mengepung” kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Ini adalah aksi kedua sopir angkot di pemkot. Aksinya itu mereka lakukan, untuk menuntut dibatalkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 1465 tahun 2009 tentang Penghentian Peremajaan dan Penggantian Kendaraan. Mereka juga menolak, penghapusan lima trayek angkot.

“3 Februari lalu, kami sudah lakukan aksi. Pemkot meminta waktu dua minggu, untuk memikirkan tuntutan kami. Tetapi saat kami melakukan aksi kedua ini, ternyata masih juga belum ada jawaban,” kata Yanto Enjoy, koordinator aksi.

Yanto yang juga Ketua Angkot Plaju menyebut, tidak adanya kejelasan dari pemkot soal tuntutan mereka itu menunjukkan kalau pemerintah selama ini tidak bekerja.  “Mungkin mereka hanya tidur saja, sudah dua minggu lebih, belum ada juga keputusan yang jelas, malah meminta waktu untuk melakukan rapat,” ujarnya kesal.

Yanto menambahkan, penghapusan lima trayek jurusan KM 5-Ampera, Plaju-Ampera, Kertapati-Ampera, Bukit-Ampera dan Talang Betutu-Way Hitam, menurutnya masing-masing jumlah sopir di lima trayek tersebut 150 an sopir.

Menurutnya, banyak sopir yang menganggur akibat kebijakan pemkot yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil tersebut. “Pemerintah mematikan kehidupan rakyat kecil, dari mana kami mau menghidupi anak istri kami, sementara keahlian yang kami miliki hanya sopir. Pemerintah sudah zolim kepada rakyat kecil,” tudingnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Palembang bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hardayani mengatakan, Perwali tersebut bisa saja dirubah. Tapi, untuk melakukan perubahan tersebut, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, karena harus melibatkan semua pihak terkait. “Yah bisa saja dirubah, karena Perwali tersebut bukanlah buatan tuhan, jadi bisa saja dirubah,” ungkapnya.

Sambungnya, besok (hari ini) Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang akan melakukan rapat dengan perwakilan sopir, membahas masalah tersebut. “Setelah itu, mungkin baru ada keputusan yang pasti permasalahan tersebut, yang pasti jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Palembang, Masripin Toyib mengatakan, beberapa hari yang lalu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan perwakilan sopir, untuk bersabar menunggu hasil rapat. “Tapi mereka masih juga demo, masalah yang mereka tuntut tersebut berkaitan erat dengan Undang-undang (UU), jadi masalah tersebut kami pikirkan,” ungkapnya.

Sambung Masripin, kalaupun memang diharuskan untuk merevisi Perwali, harus ada penelitian yang lebih mendalam. Karena hal tersebut berkaitan dengan transportasi publik. “Tidak bisa langsung diputuskan, atau merubah Perwali tersebut karena ada yang demo, tetapi harus dikaji lebih dalam lagi, yang pasti dalam rapat, kami akan melibatkan para sopir,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster