Polres OKI Selidiki Tunjangan Perangkat Desa

 118 total views,  2 views today

 

KAYUAGUNG – Jajaran Satreskrim Polres OKI, masih akan terus menindaklanjuti kasus tunjangan perangkat desa dikabupaten OKI tahun 2013, kendati Permintah Kabupaten (Pemkab) sudah mulai “mencicil” tunggakan pembayaran perangkat Desa selama 6 bulan dari total sembilan bulan tunggakan pada tahun 2013, namun tipikor polres OKI masih akan menyelidiki dugaan terjadinya penyelewengan dana tersebut.

Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat SIK didampingi Kasat Reskrim AKP H Surachman SH kepada wartawan kemarin, mengatakan, pihaknya sudah memperoleh informasi bahwa beberapa waktu lalu pemkab OKI sudah membayar tunggakan tunjangan perangkat desa yang menunggak hingga Sembilan bulan.

“Informasi yang kita peroleh sudah dibayar 6 bulan, sedangkan sisanya selama 3 bulan masih menunggu, ini untuk tunjangan tahun 2013, belum termasuk tunjangan tahun 2014, proses tetap kita lanjutkan.” ujar Surahman.

Dikatakannya, keterlambatan pembayaran tunjangan perangkat desa hingga Sembilan bulan ini patut dipertanyakan, sebab jika mengacu pada ketentuan yang ada maka seharusnya setiap triwulan tunjangan ini sudah harus dicairkan,  namun kenyataannya sepanjang tahun 2013 hanya tiga bulan yang dibayar, patut diduga dana tersebut sengaja belum dibayarkan.

“Kalau dalam aturan dan anggaran tentu saja anggaran tahun 2013 itu sudah dipersiapkan untuk tunjangan perangakat desa, sebab hal ini dilakukan setiap tahun, namun yang menjadi pertanyaan apakah uang tersebut memang ada dan hanya saja belum di bayarkan, atau uang tersebut dipakai terlebih dahulu, hal inilah yang akan kita selidiki.” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah melayangkan surat berisi klarifikasi kepada Instansi terkait hal tersebut, guna mempertanyakan mengapa pembayaran honor perangkat desa ini terlambat, apakah memang pemkab sedang tidak ada anggaran atau dana untuk tunjangan perangkat desa ini dialihkan untuk kepentingan lain.

“Kita sudah layangkan surat klarifikasi ke instansi terkait untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, kita tunggu saja hasilnya jika nanti ada bukti-bukti yang kuat tentu akan kita tindak lanjuti,” katanya seraya memberberkan tunjangan perangkat desa ini mencapai Rp 16 miliar.

Ditambahkan Kasi Pidsus, Ipda Jailili SH, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai informasi pendukung terkait dengan dugaan adanya “ketidakberesan” terkait tertundanya pembayaran tunjangan perangkat desa.

“Kita tengah mengumpulkan informasi, termasuk nanti kita akan panggil pihak-pihak yang berkompeten terkait dana perangkat desa ini.” Katanya.

Dikatakannya, dana tunjangan ini merupakan hak para perangkat desa dengan besaran jumlah insentif bervariasi seperti kades, 1,05 juta,  kaur Rp 450 ribu, kadus Rp 275 ribu, BPD Rp 250 ribu dan wakil BPD Rp 100 ribu serta anggotanya Rp 75 ribu yang dibayarkan pertriwulan.

“Informasinya untuk April – Desember 2013, baru dibayar 9 bulan sedangkan sisanya masih 3 bulan belum dibayar, itupun baru dibayarkan beberapa hari lalu, hal ini akan tetap kita selidiki.” Katanya.

Sementara itu salah seorang Perangkat Desa, Dedi, yang juga menjabat sebagai ketua BPD mengatakan, tunjangan  perangkat desa yang seharusnya diterimanya selama 9 bulan, ternyata hanya dibayarkan 6 bulan saja, hal ini baru diketahuinya setelah mengecek langsung honor yang dibayarkan melalui rekeningnya.

“Saya bingung, seharusnya kami menerima 9 bulan terhitung dari bulan April sampai Desember, namun kenyataannya hanya dibayar 6 bulan” kata Dedi.

Menurutnya, selain ada yang dibayarkan 6 bulan, ada juga yang dibayarkan hanya 3 bulan, dan ia tidak tahu alasan mengapa honor tersebut tidak full dibayarkan, dan pihak pemkab sendiri tidak menjelaskan mengapa tunjangan tidak bayarkan full.

“Sudah terlambat pembayarannya, mala dikurangi lagi” ujarnya.

 

TEKS       : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster