Bagi-Bagi Mobil Dinas Baru, Pemkot tak Peka dengan Masyarakat

 148 total views,  2 views today

Ilustrasi Mobil Dinas

Ilustrasi Mobil Dinas

* Bagi-Bagi Mobil Dinas Baru

PALEMBANG – Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, tahun ini dipastikan bakal mendapatkan mobil dinas (mobdin) baru. Mobdin itu, spesifikasi dan kelas nya lebih tinggi dibandingkan mobdin sebelumnya.

Saat ini mobdin kepala SKPD di Pemkot Palembang, rata-rata adalah Nissan, Innova dan Avanza, yang memiliki kapasitas mesin dibawah 2.000 cc. Sekarang, sejumlah kepala dinas sudah memakai mobil dinas yang diatas 2.000 cc.

Misalnya, Kepala Dinas PU CK mobdinnya berganti menjadi Pajero Sport, Kadinsos sebelumnya Innova kini berganti menjadi Toyota Fortuner, Kadinkes mendapatkan Nissan Serena, Kadisdikpora mendapatkan Fortuner.

Kemudian, empat mobil operasional asisten wali kota dari semula Nissan menjadi Toyota Fortuner, dan juga Bappeda yang kini memiliki kendaraan operasional Toyota Fortuner dan sejumlah SKPD lainnya juga berganti kendaraan dinas baru.

“Seharusnya pemerintah, harus lebih prihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat Palembang yang masih sulit saat ini. Bukannya, malah gonta-ganto mobdin baru walau pun itu haknya wali kota. Ini namanya tidak peka dengan masyarakat dan melakukan pemborosan,” kritik pengamat politik  dari Universitas Sriwijaya (Unsri),

keadaan ekonomi sulit masyarakat Palembang saat ini, bukan malah ganti-ganti mobdin baru, walaupun sebenarnya itu hak Walikota,”ungkap Pengamat Sosial Politik, Adrian Saptawan, Rabu (19/2).

Adrian menyebut, kalau mobdin yang lama masih bisa di manfaatkan, untuk apa harus menggati mobdin baru. Menurutnya, salah satu penyebab kemacetan di kota empek-empek ini, disebabkan kepemilikan mobil yang berlebihan. “Seharusnya dalam diri pejabat itu memiliki jiwa sederhana,  sehingga ketika akan membeli  ataupun hal lainnya bisa lebih selektif lagi,” ucapnya.

Adrian menyebut, dalam aturan pergantian mobdin baru, dilakukan 8-10 tahun sekali. Namun mobdin kepala SKPD di lingkungan pemkot, rata-rata baru lima tahun.  “Itulah yang berlebihan, dari pada membeli mobdin tersebut, lebih baik uang yang ada dimanfaatkan untuk hal lain. Kita sangat menyayangkan tindakan yang diambil pemkot tersebut,” ujarnya.

Selain itu kata Adrian, pejabat juga harus mencatat, bahwa mobdin tersebut adalah fasilitas untuk menunjang kerja, bukan untuk bermewah-mewahan. Luas wilayah Palembang hanya 358.55 kilometer persegi, sehingga mobdin yang digunakan tersebut cukup dibawah 2.000 cc saja.

“Yang menggunakan mobdin itu, kan hanya kepala dinas saja. Jadi seharusnya mobdin tersebut kapasitas dua orang saja cukup, jangan malah yang cc nya besar, itu pemborosan,” katanya.

Adrian menyarankan, pemkot mencontoh instansi-instansi vertikal yang ada di Sumsel, Mereka sebut Adrian, masih menggunakan kendaraan dinas sederhana. “Pemkot Palembang harus bisa berhemat, bisa meningkatkan kepekaan kesulitan masyarakat. Jangan bermewah-mewah di hadapan masyarakat nya, harus jadi contoh hidup sederhana,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Husni Thamrin mengatakan, untuk melakukan pergantian mobdin tersebut, harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sehingga pejabat tersebut tidak menyalahi aturan. “Kalau sudah sesuai mekanisme tidak apa-apa, yang jadi permasalahan, sesuai atau tidak pergantian mobdin tersebut,”tukasnya.

 

TEKS             : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster