Program Raskin Jangan Disalahgunakan

 205 total views,  2 views today

Puluhan ton raskin terpaksa menginap di Kantor Camat Talang Ubi akibat akses jalan rusak parah

Ilustrasi Puluhan ton raskin | Dok KS

*Kuota Raskin tak Berubah

PALEMBANG – Program Beras Miskin (Raskin) yang dicanangkan pemerintah, diminta untuk tidak disalahgunakan. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), H Ishak Mekki saat dibincangi seusai membuka sosialisasi pelaksanaan program raskin tahun 2014 di Graha Bina Praja, Selasa (18/2).

Ishak mengatakan, pihaknya menghimbau agar pendistribusian raskin 2014 untuk benar-benar melaksanakan tanggungjawabnya tersebut. “Hal ini dikarenakan, tahun ini masuk pada tahun politik, jadi tidak menutup kemungkinan ada yang mengatasnamakan program raskin dengan nama pribadinya,” katanya.

Untuk menghindari hal tersebut, pemprov akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran pendistribusian raskin tersebut. “Kita harapkan juga program raskin ini, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para masyarakat yang berpenghasilan rendah, tepat sasaran dan juga tepat waktu untuk penyaluran pendistribusiannya,” ujar Ishak yang juga selaku penanggung jawab tim penyaluran pendistribusian raskin Sumsel.

Ishak menjelaskan, untuk jumlah kuota raskin dan juga jumlah penerima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada 2014 ini, tidak mengalami perubahan dengan jumlah kuota raskin dan jumlah penerima RTSM pada tahun yang lalu. “Tahun lalu jumlah kuota raskin yaitu 75.524.220 Kilogram (Kg) yang diperuntukkan bagi 419.579 RTSM,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, penyaluran pendistribusian raskin pada tahun ini ditargetkan pihaknya dapat terealisasi seratus persen. “Mudah-mudahan sama seperti tahun lalu untuk realisasi penyaluran pendistribusian raskin ini,” ungkap Ishak.

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik (kabulog) Divisi Regional (Drive) 3 Sumsel, Bambang Napitupullu mengatakan, penentuan jumlah kuota dan jumlah peserta RTSM ditentukan oleh pemerintah pusat. “Ya jumlah kuota dan penerima RSTM ini sesuai dengan data yang ada di pusat, jadi kita tidak bisa mengurangi atau menambah kuota yang telah ditentukan,” ucapnya.

Untuk program raskin tahun, Bulog sebutnya, hanya bertanggung jawab saat pendistribusian raskin dari pihaknya sampai ke titik distribusi. Sedangkan dari titik pendistribusian yang ada di kecamatan atau desa sampai ke titik bagi masyarakat, itu tugas pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.

“Mengenai terjadinya kenaikan harga, maka untuk mengatasinya pemerintah kabupaten harus menyiapkan biaya operasionalnya melalui APBD dan juga melakukan swadaya masyarakat. Tetapi harus ada berita acara kesepakatan,” ungkap Bambang.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster