Nasib Puluhan Honorer Tergantung SKPD

 219 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG-Pasca diumumkannya hasil seleksi penerimaan CPNS Honorer Kategori II (K2), Pemprov Sumsel belum bisa menentukan nasib honorer yang dinyatakan tidak lulus.

Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Muzakir, menegaskan, jika menilik hasil tes honorer yang dinyatakan lulus sebanyak 59 honorer, berarti sebanyak 127 honorer yang tidak lulus dari total 159 honorer yang mengikuti seleksi tes CPNS di lingkungan Pemprov Sumsel.

“Untuk yang tidak lulus, belum ada petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan),” tegasnya di Griya Agung, kemarin (17/2).

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rapat beberapa waktu lalu, tenaga honorer tersebut tetap diberdayakan. “Tapi semua bergantung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat honorer itu bekerja sebelumnya. Ada tidak dananya untuk membayar (biaya) itu,” katanya.

Menurut Muzakir, disetiap SKPD yang memperkerjakan tenaga honorer, tentu ada anggaran dan kontrak kerja per satu tahun. Untuk penilaian tentu didasarkan pada kinerjanya. “Jika ada (anggaran) tentu kontraknya dilanjutkan,” katanya.

Pengumuman kelulusan ini sendiri sudah tertera di web resmi Kemenpan RI. Setelah tiga hari kedepan, lanjutnya, BKD dan Sekda akan mengambil langsung berkas tersebut ke Jakarta. Setelah tiba di Sumsel, barulah masing-masing kabupaten/kota mengambilnya ke Provinsi.

Terkait mereka yang lulus, diakui Muzakir, juga belum tentu akan ditempatkan di SKPD sebelumnya. “Tergantung dari kebutusan dan usulan yang ada. Mereka juga harus siap ditempatkan dimana saja. Kita juga belum bisa mengukur berapa banyak kebutuhan yang sesuai dengan SKPD,” jelasnya.

Seperti diketahui, Untuk Sumsel terdata sebanyak 6.180 orang honorer K2 yang dinyatakan lolos seleksi, 59 orang di antaranya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Sementara sisanya, sebanyak 6.121 orang tersebar di kabupaten dan kota. Terkait adanya dugaan lulusnya salah seorang anggota komisioner KPU di Kabupaten OI, Muzakir mengaku belum mendapatkan laporan. Kendati demikian ia menelusuri kebenaran mengenai pengangkatan itu. Jika dilihat dari segi hukum, Muzakir mengaku, seseorang yang menjabat sebagai komisioner bukanlah berstatus sebagai honorer, melainkan dipilih. Beda halnya jika ia merupakan salah satu staf administrasi KPU itu sendiri.

“Kalau staf dan berstatus honorer, serta dinyatakan lulus, baru bisa,” tegasnya seraya menyatakan, jika seleksi ini merupakan tenaga honorer Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Saat disinggung mengenai indikasi CPNS titipan dari daerah-daerah, Muzakir membantah keras. Menurutnya, seleksi pada tahun ini sangat ketat. “Mulai dari proses pembuatan soal, pendistribusian, penilaian hingga pengumuman, semuanya dilakukan di Jakarta. “Jadi tidak ada permainan,” jelasnya.

Sementara, Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum, Joko Imam Santosa juga mengemukakan hal serupa. Menurutnya, permasalahan lambatnya pengumuman tersebut merupakan masalah nasional, tapi saat ini sudah terselesaikan. “Kita masih membutuhkan tenaga honorer untuk bidang teknis. Apalagi jatah yang diberikan ke kita juga terbatas. Tentu bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus, kita berikan kesempatan lagi,” tukasnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ

EDITOR   : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster