KAHMI Tentang Dana Saksi

 163 total views,  2 views today

Solihun , Ketua KAHMI Palembang,

Solihun , Ketua KAHMI Palembang,

PALEMBANG-Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Palembang, menentang keras terhadap wacana pemerintah pusat mendanai saksi bagi partai politik (Parpol) menghadapi pesta demokrasi 9 April 2014.

Ketua KAHMI Palembang, Solihun mengatakan, ada dua hal yang menjadi landasan untuk menolak direalisasikannya dana saksi parpol. Pertama, anggaran Negara yang disedot parpol cukup besar, masih lagi akan dibantu untuk mendanai saksi.

Adapun alasan yang kedua, yakni sesuai dengan prinsip anggaran di mana peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. “Segi etika, tentu wacana tersebut (pendanaan saksi parpol) tidak masuk akan dan etis dilakukan. Karena ditengah bencana yang melanda sebagian masyarakat di Indonesia, dan masih tingginya angka kemiskinan di negeri yang belum bisa dituntaskan, sudah akan menggelontorkan dana cuma-cuma bagi parpol yang jumlahnya sangat besar,” ungkapnya pada diskusi publik yang diselenggarakan di Sekretariat KAHMI Palembang,  kemarin.

Dia merincikan, untuk di Sumsel saja, dengan jumlah TPS mencapai 17.906 dikalikan 12 partai maka ada 214.872 orang saksi yang dibutuhkan. Jika dana saksi itu besarannya Rp100.000 perorang, maka APBN yang diserap sebesar Rp21,487 miliar. Menurut dia, angka tersebut baru untuk di Sumsel saja, sementara di Inonesia ada 33 provinsi.

“Untuk membiayai saksi se-Indonesia, pernah kami totalkan kurang lebih menelan dana APBN Rp700 miliar. Ini uang cuma-cuma, karena tidak ada kewajiban bagi parpol untuk mengembalikannya. Sementara, dengan kondisi perpolitian saat ini tidak ada kontribusi nyata dari parpol untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan analisis singkatnya tersebut di atas, maka Solihun mengajak segenap kader KAHMI dan masyarakat di Sumsel, untuk bersama-sama menolak diberlakukannya pendanaan saksi parpol yang menggunakan APBN.

“Munmpung kebijakan itu belum diketok palu atau disahkan, maka masih ada kesempatan kita untuk menolaknya dan mengawal hal ini. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan secara diam-diam pemerintah masih mengkucurkan dana tersebut,” tukasnya.

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster