Ironisme Kinerja Wakil Rakyat

 152 total views,  2 views today

 

MENDEKATI waktu Pemilihan Umum legislative yang akan diselenggarakan, 9 April mendatang. Selalu ada ironi yang terjadi dan terulang kembali, yakni kemalasan para anggota DPRD, dan DPR RI menghadiri siding-sidang yang semestinya masih melibatkan mereka.

Akibat kondisi ini bahkan Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo mengaku prihatin karena banyak anggota DPR jarang menghadiri rapat-rapat di DPR dan lebih banyak di daerah pemilihannya.

BK mengusulkan agar diubah syarat pemberian sanksi kepada anggota DPR yang mangkir. Bukan enam kali berturut-turut, melainkan persentase dalam satu kali masa sidang. Kita usulkan 25 persen dari sidang-sidang di dalam satu masa sidang harus hadir. Lebih daripada itu, anggota DPR bisa diberi sanksi pemberhentian, kata  Siswono kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kita mengharapkan aturan yang selama ini dipakai, yakni ketentuan enam kali mangkir berturut-turut akan mendapat sanksi, nyatanya disiasati dengan masuk sidang pada hitungan absen keenam. Ini tentu sangat merugikan semua rakyat Indonesia.

Terkait usulan absen hanya boleh 25 persen itu, Siswono mengatakan, BK DPR sudah mengusulkannya ke Badan Legislasi DPR. Masa sidang kali ini hanya tinggal kurang dari sebulan. Setelah itu anggota DPR akan reses selama dua bulan. Dari data BK DPR sepanjang tahun 2013, anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tidak pernah mencapai 350 orang dari 560 anggota.

Kita sangat menyayangkan  kondisi ketika peraturan absensi anggota dewan yang ada masih dapat dimanipulasi. Sekarang ini banyak anggota DPR enam kali berturut-turut tidak mengikuti rapat paripurna. Tetapi, kalau tiga kali hadir, sekali hadir, dia tetap tidak bisa tersentuh. Yang seperti itu maka harus dievaluasi kembali.

Di sisi lain kita juga menyarankan agar kewenangan Badan Kehormatan DPR ditambah. BK DPR harus lebih independen melakukan penindakan kepada anggota dewan.

BK  juga seyogyanya mempunyai keberanian untuk menertibkan anggotanya. Kondisi seperti ini seharusnya bukan hanya di DPR RI tetapi juga di DPRD kabupaten kota se-Indonesia. Sebab makin banyak wakil rakyat yang mangkir maka rakyatlah yang dirugikan. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster