Outsourcing tak Bisa Dihapus

 144 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS-Tuntutan kalangan buruh, agar sistem kerja kontrak atau outsourcing untuk dihapuskan nampaknya sulit direalisasikan. Pasalnya menurut Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Yusna, outsourcing tidak bisa dihapuskan.

Itu kata Yusna, jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 19 tahun 2012 tentang Sistem Kerja Kontrak atau Outsourcing. Dalam peraturan tersebut jelasnya, diatur jelas mengenai hak dan kewajiban pekerja kontrak.

“Tidak bisa dihapuskan, karena tidak mungkin semua pekerjaan dalam waktu panjang, memang dalam sebuah perusahaan harus ada kerjaan yang hanya sebentar saja, misalnya satu tahun saja,” jelasnya ketika dibincangi belum lama ini.

Yusna mencontohkan, sebuah pekerjaan proyek fisik misalnya, tidak mungkin perusahaan pemborong proyek tersebut mempekerjakan karyawannya dalam waktu yang panjang. Karena sebuah proyek fisik, sering hanya dikerjakan hanya satu tahun bahkan ada yang hitungan bulan saja.

“Nah, sebab itulah sistem kerja kontrak tidak bisa dihapuskan, tapi hak pekerja kontrak tersebut harus sesuai juga, misalnya gaji yang sesuai upah minimum kota (UMK), dan jaminan kesehatannya harus perusahaan berikan,” sebutnya.

Selain itu terang Yusna, pekerja kontrak juga harus diberikan hak yang sama seperti karyawan tetap lainnya, misalnya harus diberikan lembur. “Karena ketentuannya jam kerja perhari delapan jam, jika lebih dari itu maka dihitung lembur kecuali ada kesepakatan antara pekerja kontrak dan perusahaan tanpa uang lembur, meskipun waktu kerja lebih lama,” bebernya.

Yusna mengaku, awal penerapan sistem kerja kontrak ini di mulai 2012 lalu, menurutnya, banyak tentangan dari berbagai organisasi, masyarakat maupun DPR, karena penerapannya yang belum diketahui banyak orang. “Tapi, untuk sekarang sudah mulai bisa menerima, karena kewajiban perusahaan harus menyamaratakan hak pegawai kontrak dengan pegawai tetap lainnya,” akunya.

Ditanya sanksi apa yang akan diberikan, ketika perusahaan tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut ? Yusna menjawab, sanks paling tinggi adalah mempidanakan perusahaan tersebut.

“Bisa saja ditutup, namun Disnaker tahunya hak pekerja harus dibayarkan. Karena Undang-Undang (UU) sudah mengaturnya. Kebijakan pekerja kontrak sudah baik, dan memihak karyawan, tidak mungkin dihapuskan. Kami akan selalu awasi agar perusahaan membayarkan hak pekerja kontrak,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster