Wawako Buka Bimtek PP 46 Tahun 2011

 172 total views,  2 views today

Nara Sumber dari BKN Reg. VII Palembang, Wakil Walikota Ardiansyah Fikri, SH dan Kepala BKD Prabumulih Drs. Sobban Asmuni, MM.J

Narasumber dari BKN Reg. VII Palembang, Wakil Walikota Ardiansyah Fikri, SH dan Kepala BKD Prabumulih Drs. Sobban Asmuni, MM.J

PRABUMULIH KS-Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Badan Kepegawaian Daerak (BKD) Kota Prabumulih mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) di Aula Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih yang diikuti dari seluruh Sekolah Dasar yang ada di Kota Prabumulih yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Kepala SKPD, Camat se-Kota Prabumulih, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan nara Sumber berasal dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang.

Dalam sambutannya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih Drs Sobban Asmuni MM mengatakan untuk meningkatkan kinerja dan penilaian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja para pegawai negeri. Juga dengan adanya sistem kegiatan pegawai ini dimaksudkan untuk mengganti sistem DP3 yang seelama ini dilaksanakan  pada setiap di lingkungan pemerintahan.

Sebelum kata sambutan, Wakil Wali Kota Prabumulih mengalungkan tanda peserta kepada pegawai negeri sipil yang berasal dari SDN 1, SDN 7, dan SDN 77. Menurutnya, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 sudah bisa dilaksanakan sosialisasinya dan bimbingan teknis ini selama tiga hari.

“Penilaian dan pengukuran produktivitas dan hasil kerja PNS dimaksudkan mengganti sistem penilaian DP3. Ini lebih berorientasi pada penilaian kepribadian dan prilaku yang fokusn terhadap pembentukan karakter individu semata dan bukan pada hasil kerja. Sedang penilaian prestasi kerja PNS yang baru sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2011 dan peraturan BKN nomor 1 tahun 2013 lebih rasional dan dapat memacu produktivitas PNS. Karena, penilaian prestasi PNS yang diamanatkan dalam peraturan tersebut mendasarkan pada prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisifasi, dan transparan,” ungkap Ardianysah Fikri, Wakil Wali Kota Prabumulih.

Lanjut Ardiansyah Fikri, dengan sistem penilaian prestasi kerja PNS diharapkan akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dan menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. Sehingga objektivitas penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS bisa terukur.

Guna mengetahui tinggi rendahnya prestasi kerja yang dicapai PNS, perlu evaluasi kinerja PNS yang dapat memberikan petunjuk bagi para pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kerja unit organisasi. Dan, nilai prestasi itu dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier PNS.

“Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan peraturan BKN Nomor 1 tahun 2013 adalah untuk mengganti sistem penilaian PNS sebelumnya DP3 yang banyak mendapatkan kritikan karena tidak mencerminkan objektivitas penilaian. Penilaian DP3 PNS ini hanya formalitas semata yang hasilnya ada kaitannya langsung dengan apa yang telah dikerjakan oleh seorang PNS dan DP3 PNS secara substantive tidak dapat digunakan,” ungkapnya. ( ADV )

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster