Pengadaan Motor Sampah Tertunda

 220 total views,  2 views today

Ilustrasi Motor Sampah

Ilustrasi Motor Sampah

PALEMBANG, KS-Pengadaan motor sampah untuk 107 kelurahan di metropolis yang seharusnya di realisasikan tahun lalu, terpaksa ditunda. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK) Palembang, Heri Aprian Rasuan mengatakan, tidak terealisasinya barang dan jasa tersebut disebabkan waktu yang tidak memungkinkan lagi.

Karena dana untuk pengadaan motor sampah tersebut, di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) 2013. “Waktunya terlalu mepet, sementara untuk pengadaannya memerlukan berbagai proses terlebih dahulu, seperti dilakukan tender, dan lain sebagainya,”ungkapnya, Senin (10/2).

Heri mengaku, 107 kelurahan tersebut mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 50 juta setiap tahunnya, yang di anggarkan melalui APBD Kota Palembang. Kata Heri, dana Stimulan tersebut untuk melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan serta untuk penghijauan di kelurahan tersebut.

“Nah, untuk dana stimulan tahun 2013 lalu, diberikan sebesar Rp 15.500.000 kepada kelurahan. Sisanya Rp 34.500.000, untuk pengadaan motor sampah tersebut,” akunya.

Sambungnya, karena dana sebesar Rp 34.500.000 tersebut tidak di pergunakan, otomatis dana tersebut kembali ke kas Negara (Silpa). Tapi sebut Heri, BPMK tidak lagi mengelola dana tersebut. “Dana silpa tersebut, diserahkan ke kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang, Zulfan mengatakan, jika dana APBDP tersebut tidak di realisasikan, maka SKPD bersangkutan selaku pengguna anggaran harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara.

Zulfan menyebutkan, sebenarnya pihaknya sudah berikan surat ederan (SE) kepada seluruh SKPD di bawah naungan Pemerintah kota (Pemkot) Palembang, agar dana yang tidak terealisasi dikembalikan ke kas negara, hingga batas waktu 31 Desember 2013.

“Masalah dana BPMK, kami belum mengetahui sudah dikembalikan ke kas negara atau belum, nanti akan kami cek dahulu,” ujarnya. Sambung Zulfan, jika dana tersebut belum di kembalikan ke kas negara, maka SKPD bersangkutan harus mempertanggung jawabkan dana tersebut.

“Karena berdasarkan Undang-undang (UU), dana yang tidak terealisasi, harus di kembalikan ke kas negara pada tahun di anggarrkannya dana tersebut,” tukasnya.

 

TEKS               : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster