Dewan Desak Kejaksaan Usut Proyek Masjid

 

PAGARALAM KS-Upaya menghusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan 4 unit mesjid di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), yang telah menelan dana APBD Kota Pagaralam tahun 2013 senilai Rp 5 miliar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam desak penyidik Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam  agar dapat segera mengusut tuntas, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE, Ahad (9/2).

Menurut Ruslan,  pihaknya sangat mendukung langkah Kejaksaan untuk melakukan pengusutan proyek pembangunan masjid tersebut. Namun pengusutan yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.

“Kita sangat mendukung langkah Kejaksaan yang melakukan pengusutan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut, jika memang proyek tersebut ada indikasi penyimpangan,” ujarnya.

Lanjutnya, bila nantinya benar ditemukan adanya penyimpangan pada proyek tersebut, maka pihaknya meminta penyidik Kejaksaan untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan kepada sejumlah oknum-oknum yang terlibat. Sehingga nantinya kasus ini benar-benar memiliki kejelasan hukum yang tetap.

“Bagi seluruh yang terlibat pada proyek pembangunan 4 unit Masjid ini harus diperiksa dan tidak dibenarkan ada tebang pilih dalam pengusutannya. Apalagi kemajuan administrasinya sudah 100 persen untuk 4 unit masjid yang ada, sedangkan kemajuan fisik hingga kini masih dikerjakan,” katanya seraya berujar hal ini tentu mengundang segudang pertanyaan, karena sudah jelas salah dan menyimpang dari aturan yang diberlakukan.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam Ranu Indra SH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Syahril Siregar SH menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pengecekan secara langsung pada bangunan masjid yang ada serta melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat.

Ia mengatakan, untuk sementara ini berbagai temuan dari hasil pengecekan di lokasi proyek belum dapat dipublikasikan ke masyarakat secara luas, mengingat sejumlah temuan tengah didalami.

“Bila nantinya temuan-temuan yang ada sudah mengarah dan memiliki bukti kuat terjadi penyimpangan, maka kasus ini akan langsung dilimpahkan kepada satuan tindak pidana khusus (Pidsus), untuk dilakukan pengusutan secara tuntas,” kata Syahril.

Lanjutnya, mengenai data  dimaksud telah dikumpulkan guna memastikan proyek ini dikerjakan sesuai RAB atau tidak, termasuk apakah ada penambahan dana multiyears atau tidak. Sehingga akan dapat diketahui secara pasti sampai dimana proyek ini dikerjakan. Sementara isu berkembang, bahwa proyek ini dikerjakan satu perusahaan dan terindikasi dipecah-pecah oleh pihak Dinas terkait.

“Pastinya jika sudah lewat waktu yang telah ditetapkan, sudah jelas menyalahi aturan dan kalaupun ada penambahan waktu, harus ada alasan yang jelas diiringi berita acara yang mempunyai kekuatan hukum. Sebab, penambahan waktu dapat dilakukan  bila keadaan darurat atau ada bencana,” sebutnya.

Syahril menambahkan, saat ini baru ada data sementara terhadap sejumlah  masjid yang dibangun, diantaranya di Simpang Tanjung Cermin dan  Alun-alun Selatan Kecamatan Pagaralam Selatan, di Dusun Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah dan di belakang PU Kecamatan Pagaralam Utara.

“Semoga kasus yang tengah kita dalami ini dapat mengungkap sejumlah oknum yang ikut terlibat,” ujar Syahril dengan nada yakin.

 

TEKS           : ANTONI STEFEN

EDITOR      : RINALDI SYAHRIL

 

 




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com