Atribut Kampanye akan Diturunkan Paksa

 202 total views,  2 views today

Aneka baliho yang terpampang di Simpang Lima Talang Ubi. Masih terpasang meski sudah ada kesepakatan untuk melepas baliho disitu.

Ilustrasi Aneka baliho | Dok KS

MUARA ENIM, KS-Maraknya baleho calon legislatif (caleg), baik caleg kabupaten maupun provinsi hampir menghiasi di setiap sudut kota, membuat geram Satuan Polisia Pamong Praja (Sat Pol PP) Muaraenim dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muaraenim.

Kendati, masing-masing partai politik (Parpol) telah disurati namun sampai saat ini surat itu tidak juga digubris. Buktinya, alat peraga luar ruangan itu, masih bertebaran. Sat Pol PP mengancam, jika parpol tidak menertibkan atribut kampanye milik caleg mereka maka Sat Pol PP akan menurunkannya dengan paksa.

“Dalam aturan ini, penertiban alat kita lakukan secara persuasif. Kita berharap parpol peserta Pemilu di Muaraenim, bisa menurunkan sendiri alat peraga milik caleg mereka. Jika tidak, kita akan turunkan secara paksa,” kata Kepala Sat Pol PP dan Linmas Muaraenim, Riswandar, kemarin.

Riswandar menyebut, Sat Pol PP telah menyurati masing-masing parpol, pertama pada November lalu. Surat kedua dilayangkan pada Jumat (7/2) lalu. Surat itu sambungnya ditembuskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muaraenim, Kesbangpol, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait.

“Namun sampai saat ini, belum juga digubris. Kita akan  tegas, jika caleg masih tidak mendengarkan dan mengindahkan peringatan, maka alat peraga kampanye mulai dari  tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan yang melanggar, akan diturunkan,” ucap Riswandar.

Penertiban bersama ini, kata Riswandar, sebagai langkah menjaga ketertiban keindahan dan keamanan (K3) bersama, serta koordinasi tugas dan fungsi untuk menjaga sinergitas antar satuan yang sudah terjalin dengan baik. Selain itu, penertiban bersama ini juga sebagai langkah monitoring kesiapan pemilu yang akan digelar tidak lama lagi.

Direncanakan, penertiban baleho caleg ini dilakukan pada minggu kedua. Tidak hanya Pol PP saja yang bergerak melainkan, akan tergabung dalam Tim Terpadu. Mengenai atribut, lanjutnya, alat peraga yang diamankan tetap mengacu pada aturan.

“Kalau atribut tersebut melanggar perda, tentunya akan disita di kantor Sat Pol PP, namun kalau melanggar pemilu, akan ditempatkan di Panwaslu,”jelas Riswandar.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Muaraenim, Budi Harianto menyebutkan, merujuk surat KPU, zona pemasangan spanduk/baleho dapat dipasang oleh parpol dan calon anggota DPRD, DPRD  dengan ukuran 1,5 x 7 meter, hanya satu unit di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten bersma pemerintah daerah.

“Kalau melihat maraknya alat peraga yang tersebar hampir disetiap sudut kota, tentunya telah menyalahi aturan yang ada. Oleh sebab itu, semestinya parpol harus memerintahkan kepada calegnya masing-masing untuk menurunkan atribut atau alat peraga caleg sebelum dilakukan penertiban nanti,”himbau Budi.

Disebutkan Budi, tempat yang dilarang untuk dipasangi alat peraga atau baleho, meliputi tempat  ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan gedung pemerintah, lembaga pendidilkan, jalan protokol, jalan bebas hambatan,  sarana dan prasarana publik, taman dan pepohohan.

“Saya berharap para caleg taat aturan dan tidak memasang baleho pada daerah larangan tersebut,” tukasnya.

 

TEKS              : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster