Wali Kota Lantik Pejabat Eselon 2

 216 total views,  2 views today

Penanda tanganan seusai dilantik Walikota

Penanda tanganan seusai dilantik Walikota Prabumulih

PRABUMULIH KS – Kekosongan jabatan yang ditinggal tiga pensiunan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih membuat Wali Kota Prabumulih Rhido Yahya untuk melantik jabatan yang kosong yaitu Dinas Sosial, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ( BKKBD). Untuk pejabat yang dilantik, satu diantaranya sebagai pelaksana tugas yaitu Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial pindahan dari Sekretaris KPU serta Kepala BKKBD selama ini sebagai staff Setda Kota Prabumulih.

Pada pelantikan kali ini, Ridho Yahya yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H A Sobri, para Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Camat di lingkungan Kota Prabumulih. Juga pelaksanaan pelantikannya digelar di Gedung Pemkot Prabumulih Lantai 1.

Sebelum pelantikan, wali kota memberitahu kepada ketiganya harus bersedia menanda tangani surat pernyataan dan apabila tidak bersedia tidak akan diberikan jabatan. Adapun isi pernyataannya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, mengikuti ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengikuti apel setiap hari Senin dan senam pagi tiap Jumat dan serta semua ketentuan lainnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diberikan sanksi dengan diberhentikan dari jabatan yang diembanya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan fakta integritas yang isinya. Selaku Pejabat Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, dan Peraturan Mendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri nomor  13 tahun 2006 serta Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas  Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

Kemudian fakta integritas lainnya adalah Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pengadaan barang dan jasa akan menjadi tanggung dinas sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang maupun sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan harus bersedia dikenakan sanksi baik secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara pribadi serta tidak melibatkan pihak-pihak lain.

Adapun ketiga pejabat yang dilantik adalah Kepala Bappeda adalah Elman, ST, MM menggantikan H. A. Rochim, MM yang pensiun, Kepala BKKBD Drs. Alfian Herdi, MSi menggantikan Chaidir Wadi, SE. MM yang pension, serta Yacob BN, SE menggantikan Takhyul Hamid, MM yang Pensiun.

Dan, begitu pelaksanaan pelantikan ketiga pejabat eselon 2 tersebut, Ridho Yahya mengatakan dalam sambutannya bahwa jabatan yang diemban adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Dan, pelantikan tidak perlu ditakuti oleh setiap pejabat dan juga dengan diberikannya jabatan di Pemerintah kita harus banya-banyak bersyukur kepada Allah SWT atas berkah dan nikmat yang sudah diberikan,” ujar Ridho.

Tuturnya, banyak yang ingin menjadi kepala Dinas tetapi karena keterbatasan jabatan, maka akan dipilih yang terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya serta sebagai kepala dinas harus menjadi contoh bagi bawahannya, tutupnya. (ADV )





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster