Warga Anggap Perangkat Pemilu dan PolPP Kerjanya Cuma Tidur

 149 total views,  2 views today

Aneka baliho yang terpampang di Simpang Lima Talang Ubi. Masih terpasang meski sudah ada kesepakatan untuk melepas baliho disitu.

Aneka baliho yang terpampang di Simpang Lima Talang Ubi. Masih terpasang meski sudah ada kesepakatan untuk melepas baliho disitu.

PALI | KS-Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang akan digelar 9 April mendatang tidak lama lagi, namun penegakan aturan kampanye masih sekedar omong kosong semata. Puluhan baleho caleg masih terpampang di jalan protokol Kota Talang Ubi Kabupaten PALI. Padahal menurut catatan Kabar Sumatera, Pemkab PALI sudah melakukan kesepakatan dengan seluruh parpol untuk tidak memasang baleho dan bendera di sepanjang jalan protokol mulai dari Simpang Lima sampai Tebing Gopar.

Menyikapi hal ini, Mulyadi Asoy dari Forum Aspirasi Masyarakat PALI (FAMP) mengecam keras ketidaktegasan para perangkat pelaksana pemilu dan PolPP yang bertugas menertibkan baliho ini. “Undang-undangnya ada, aturannya juga sudah dibuat, kesepakatan sudah ditandatangani. Tapi baliho masih terpajang tidak karuan. Kalau begini buat apa dibuat aturan? Buang energi dan dana saja” keluh Asoy kepada KabarSumatera, Selasa (4/2) kemarin di Talang Ubi.

Menurut Asoy, sudah seharusnya perangkat penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah diamanatkan. “Mereka itu kan digaji pakai uang negara, uang dari keringat rakyat. Jangan tidur saja. Kalau begini caranya harus kita evaluasi kinerjanya. Kita ganti dengan orang yang kompeten dan profesional” jelasnya.

Asoy mengaku, dirinya bukan semata-mata memihak parpol tertentu. Karena menurut dia, sosialisasi yang dilakukan partai tidak seharusnya merusak kepentingan umum dalam hal ini keindahan dan kenyamanan warga.

“Lihat saja bendera-bendera yang terpasang di pinggir jalan, sangat semrawut. Apa susahnya dibuat rapi berjejer lurus sehingga enak dipandang. Ini kan untuk kebaikan nama parpolnya sendiri. Ingat ya, kita sudah jadi ibukota kabupaten. Bukan hutan belantara yang bisa seenaknya,” papar Asoy yang dikenal sebagai demonstran saat pembentukan Kabupaten PALI ini.

Saat hal ini diungkapkan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Talang Ubi, Indra Patria, salah satu anggota mengatakan Panwascam Talang Ubi sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam tupoksi panwascam. “Tupoksi kita hanya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada PPK dan ditembuskan kepada Pemkab. Kita tidak boleh menertibkan langsung. Menyentuh baliho itu saja kita tidak boleh,” kata Een, panggilan akrab Indra.

Menyikapi masih banyaknya baliho yang terpasang yang tidak mematuhi kesepakatan dan aturan, Indra mengaku sudah melayangkan surat kepada PPK dan Pemkab. “Sudah dua kali kita kirimkan surat. Soal bagaimana langkah penertibannya, kita tidak memiliki kewenangan. Itu urusan KPUD dan Pemkab,” jelasnya.

Pantauan Kabar Sumatera, dari tebing Gopar sampai Simpang Lima baliho-baliho para caleg dan calon anggota DPD memenuhi sisi jalan. Banyak diantaranya sudah kusam dan robek karena sudah terpasang lama.

Di bundaran Simpang Lima sebagai pusat kota Talang Ubi, poster dan baliho memenuhi pagar salah satu sekolah negri yang terletak disitu. Baliho aneka ukuran itu seperti berebut tempat untuk berdiri memajangkan diri.

 

Teks/Foto   : Indra Setia Haris

Editor          : Sarono P Sasmito

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster