Peran Politik Perempuan

 215 total views,  2 views today

Siti-HawaOleh Siti Hawa, SH

(Caleg Partai Kebangkitan Bangsa  Kota Palembang)

Peran partai politik sebagai institusi demokrasi sejauh ini hanya memandang perempuan sebatas menjadi fungsi penggalang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Partai politik hanya menganggap perempuan dan peran sayap perempuan hanya dijadikan alat pendulang suara. Partai pun tetap kembali ke wujud dan karakter asli dengan tetap mengedepankan drama oligarki, parton-klien, dan berbagai kepentingan pragmatis lainnya. Bila hal ini tetap dipelihara jelas akan menjadi pertanda terjadi penurunan kualitas caleg perempuan dibeberapa daerah pemilihan. Pemenuhan 30 persen caleg sebenarnya ada ditingkat kualitas, apalagi didaerah pemilihan ditingkat kabupaten dan daerah terpencil, dimana minat perempuan untuk menjadi caleg masih sangat rendah. Akibatnya ada kemungkinan partai akan mengutamakan kuantitas dan bukan kualitas untuk memenuhi kuota tersebut. Bisa dibayangkan pemilu, jika ada penurunan kualitas wakil rakyat yang dipilih, kualitas parleman akan ikut turun.

Dalam konteks Indonesia, secara kuantitas perempuan adalah masyarakat mayoritas, namun secara kualitas perempuan menjadi minoritas. Sehingga perempuan dari segi kebudayaan dan fisik dipisahkan dari komunitas lain dan mendapat perlakuan tidak adil dengan adanya batasan-batasan dalam menyalurkan dan mengembangkan potensi dirinya. Kesempatan yang seharunya setara dengan laki-laki terisolasi baik dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik.

Merekam ulang apa yang dikatakan Eep Saifullah Fattah pengamat politik, dalam sebuah kesempatan bahwa: banyak pemilih perempuan tapi sedikit perempuan yang terpilih. Namun  tidak semua perempuan yang terpilih memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal itu menandakan bahwa kesadaran perempuan untuk memperjuangkan haknya masih minim. Masih perlu proses panjang dan semangat juang yang besar untuk mengikis budaya patriarkhi yang mengakar dalam pikiran, cara pandang, dan kebudayaan masyarakat.

Tercatat hanya ada tiga caleg perempuan yang dapat meraih suara diatas BPP yaitu, Puan Maharani (PDI Perjuangan) daerah pemilihan : Jawa tengah dengan suara 242.504 atau dengan persentase BPP 128,9 persen, Karolin Margaret Natasa (PDI Perjuangan) daerah pemilihan Kalimantan Barat dengan suara 222.021 atau persentase BPP 151,8% dan Ratu Munawarah (PAN) dengan suara 157,651 atau dengan persentase BPP 106,7 persen. Dari data Puskapol UI tahun 2010 menunjukkan dari total pemilih untuk caleg DPR, sebanyak 16 juta atau 22,5 persen suara diberikan kepada caleg perempuan. Ini menunjukkan angka elektabilitas caleg perempuan memang belum mampu menembus 30 persen dari kebijakan affirmative action. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilu yang tetap menyamaratakan antara caleg perempuan dan politisi laki-laki dalam hal perebutan kursi. Apalagi sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup masih tetap menjadikan perempuan tetap dinomor duakan dalam hal nomor urut, hal ini jelas mempengaruhi psikologi pemilih yang cenderung memilih caleg pada nomor urut atas. Dan juga banyak aktivis perempuan yang secara kualitas dan rekam jejak yang bisa diharapkan tapi enggan diajak nimbrung dikancah politik praktis.

Implementasi kebijakan affirmative action mengenai keterwakilan perempuan 30 persen jangan hanya dijadikan hanya sebatas wacana, akal-akalan dan top down karena hanya akan menghasilkan caleg yang kolutif dan nepotisme. Dalam pembentukan kader perempuan disetiap parpol juga diwajibkan mengedepankan penanaman ideologi gender, sehingga politisi perempuan mengerti kiprahnya ketika terjun di kancah politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi dan partainya saja. Politisi perempuan harus mampu memainkan peran yang lebih luas yaitu kesetaran dan keadilan gender. Bisa jadi kedepan kita akan menemukan caleg perempuan yang mampu tampil agresif dalam memberantas pelbagai persoalan klasik dinegeri ini. Tentunya jangan sampai perbedaan peran menjadikan wilayah politik perempuan terpinggirkan hanya demi kepentingan patron-klien dan drama oligarki politik murahan serta kuatnya politik patriarki. Partai politik harus mengambil peran untuk mereproduksi peran perempuan yang lebih ideal sesuai porsinya. Jangan sampai keterwakilan perempuan hanya dijaikan basa basi politik saja, akan tetapi seharusnya dijadikan upaya untuk meningkatkan peran politik perempuan agar dapat lebih terlibat dan mampu menjadi penyeimbang antara praktik kepartaian dengan aktivitas politik.

Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, membutuhkan pengorbanan yang besar pula. Menilik pada untaian kata Tom Krause, pakar motivasi yang mengatakan “jika anda hanya mengerjakan apa yang bisa anda kerjakan, anda tak akan pernah bisa mengerjakan banyak hal”. Kata mutiara ini memberikan dukungan besar bagi perempuan untuk optimis dalam setiap langkah menuju kompetisi kualitas diri. Perempuan tidak hanya mendapatkan legitimasi domestik, tapi juga harus dalam publik terutama politik. Selamat Berjuang ….





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster