Tetap Mengacu UU Nomor 7/2013

 289 total views,  2 views today

 

* Penetapan Tapal Batas

PALI | KS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), akan berpegangan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI, dalam penetapan tapal batas.

Dalam UU tersebut kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum Pemkab PALI, Ahmad Ma’ruf Jabarti SIP, Dijelaska peta perbatasan antara Kabupaten PALI dengan kabupaten tetangga. Perbatasan yang dimaksud, sudah mencantumkan titik koordinat yang menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) sehingga titiknya sangat jelas.

Walaupun begitu catatan Kabar Sumatera, tetap saja sejumlah tapal batas Kabupaten PALI ada yang menyisahkan polemik. Diantaranya perbatasan dengan kabupaten Muara Enim yakni di tiga tempat diantaranya Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Bulang Kecamatan Belimbing.  Kemudian perbatasan antara Desa Modong Kecamatan Tanah Abang dengan kecamatan Sungai Rotan, terakhir Desa Prambatan Kecamatan Abab dengan Kecamatan Sungai Rotan.

Semetara dengan Kabupaten Musi Rawas, perbatasan antara Desa Semangus Kecamatan Talang Ubi dengan kecamatan Muara Lakitan. Selain itu ada pula perbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Perbatasan ini dianggap warga mengabaikan batas adat marga, karena sungai dalam yang selama ini menjadi patokan masyarakat sebagai perbatasan, justru dimasukkan kedalam wilayah Muba.

“Semua tapal batas, sudah jelas dalam UU Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI. Dalam UU itu, sudah dijelaskan dengan gamblang titik perbatasannya. Kita tetap mengacu kepada UU, karena itu sudah disahkan oleh DPR RI dan presiden. Bahkan para kepala daerah dan ketua DPRD nya sudah ikut meneken,” kata Jabarti, Senin (3/2).

Jabarti juga menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten hanya mensosialisasikan pelaksanaan undang-undang ini kepada masyarakat. “Jadi jangan dibalik. Sebab mengubah UU itu tidak gampang. Yang kita upayakan adalah bagaimana menjelaskan hal ini kepada masyarakat, bahwa dengan adanya UU ini perbatasan seperti ini” paparnya.

Terkait perbatasan adat marga yang diabaikan dalam UU, Jabarti menjelaskan bahwa perbatasan adat marga, bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan adat. Misalnya lelang lebak-lebung yang diadakan di Sungai Dalam.

“Kesepakatan yang sudah disepakati dalam adat marga, bisa dimusyawarahkan. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Bukannya mengubah titik koordinat yang sudah ada dalam UU,” jelasnya.

Jabarti juga mengungkapkan, dengan adanya UU ini, bukan berarti mengubah hak kepemilikan warga atas tanah. Sebab meskipun warga PALI memiliki lahan, kemudian lahan itu masuk wilayah kabupaten lain, maka warga tersebut tetap memiliki haknya.

“Jangan khawatir, hak milik tanah tetap pada yang memiliki. Perbedaannya hanya pada pengurusan administrasi seperti pembayaran PBB dan sebagainya. Karena UU ini menjadi patokan dalam tertib administrasi, ” tukasnya.

 

TEKS               : INDRA SETIA HARIS

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster