Panwaslu OKI Nol Terima Pengaduan

 249 total views,  2 views today

KAYUAGUNG  I KS – Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI) saat ini belum menerima pengaduan pelanggaran dalam proses pemilihan legislative (pileg) tahun 2014, hanya pengaduan secara lisan dari beberapa calon anggota Legislatif (caleg) tetapi tidak sampai pada pengaduan tertulis, sehingga Panwaslu tidak bisa memproses pelanggaran tersebut.

“Pengaduan secara formal atau tertulis oleh masyarakat maupun Caleg memang belum ada yang masuk ke Panwaslu OKI, “kata Ketua Panwaslu OKI Muhammad Fahrudin, Senin (3/1).

Namun, kata Fahrudin, pihaknya menerima banyak informasi mengenai pelanggaran dan permasalahan yang berkaitan dengan calon legislatif dan partai politik di OKI. Selain itu, pihaknya juga banyak menerima permintaan konsultasi dari para caleg.

“Kami memang menerima banyak informasi namun ketika mereka kami minta untuk mengisi formulir laporan, rata-rata mereka menolak sehingga laporan tersebut tidak bisa kami tindaklanjuti,”katanya.

Menurut dia, permintaan konsultasi dari caleg maupun parpol terbanyak mengenai masalah pemasangan alat peraga, dugaan politik uang maupun masalah pemasangan iklan di media massa.

“Konsultasi itu, karena mereka tidak ingin terjadi pelanggaran terutama dalam masalah pemasangan alat peraga, takutnya setelah di pasang ternyata berada di luar zona Kampanye, sehingga mereka berkonsultasi dengan Panwaslu” paparnya.

Mengenai pelanggaran alat peraga, menurut dia, Panwaslu hanya memberikan rekomendasi saja ke KPUD OKI, pihaknya tidak bisa menertibkan sendiri.” Setelah kami menemukan ada pelanggaran pemasangan alat peraga, langsung kita rekomendasikan ke KPU OKI, nanti KPU akan berkoordinasi dengan Pol PP untuk menertibkannya.

Ketua KPUD OKI Dedi Irawan, mengatakan bahwa untuk masalah Pemasangan alat peraga Kampanye, Panwaslu sudah rapat koordinasi dengan KPUD OKI, dari rapat tersebut ada 4 kesimpulan.” Pertama alat peraga kampanye adalah Baleho, Spanduk,Umbul-umbul, dan bendera. kemudian untuk Caleg DPR RI-Kabupaten hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ukuran maksimal 1,5×7 M sebanyak satu unit untuk satu Zona kampenye,” katanya.

Selanjutnya tempat yang dilarang memasang alat peraga Kampanye tetap mengacu pada PKPU no 15 tahun 2013  Pasal 17 ayat 1  huruf C, kemudian  baleho hanya dipasang oleh partai  atau DPD.

 

TEKS        : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster