Semangat Pemberantasan Korupsi Harus Dijaga

 272 total views,  2 views today

Dodi Reza (President SFC)

Dodi Reza, anggota Komisi III DPR RI

*Pembahasan RUU KUHAP Jangan Kerdilkan KPK

PALEMBANG, KS-Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, dinilai anggota Komisi III DPR RI, Dodi Reza Alex Noerdin, perlu diperkuat. Karenanya menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jangan sampai memangkas kewenangan  penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian itu disampaikan putra sulung Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin ini, terkait dengan pembahasan RUU KUHAP. Ada ketakutan banyak pihak, pembahasan RUU KUHAP itu akan menggembosi kewenangan KPK.

“Semangat pemberantasan korupsi, harus terus kita jaga. Marwah KPK, harus dipertahankan. Karenanya pembahasan RUU KUHAP, jangan sampai justru menjadi instrumen mengkerdilkan kewenangan KPK,” kata Dodi yang dibincangi, Minggu (2/2).

Dodi pun memahami desakan beberapa pihak yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP, sebaiknya dihentikan sementara dan bisa dilanjutkan lagi pada periode selanjutnya pasca hasil pemilu 2014.

Karena menurutnya, RUU KUHAP ini sangat krusial. Bisa dikatakan desain penegakan hukum di negeri ini, sangat ditentukan oleh RUU Ini.  Sebab itu, pembahasannya pun tak boleh tergesa-gesa, apalagi terkesan kejar setoran.

Rancangan KUHAP, harus komprehensif.  Dan, tentunya tak bisa itu dibahas dalam waktu yang mepet. Apalagi, menjelang pemilu ini, energi politik akan terbagi-bagi. ” RUU ini harus dibahas dengan sangat serius. Dunia hukum, akan ditentukan oleh ini,” kata Dodi.

Terkait munculnya isu, bahwa RUU KUHAP, bakal menjadi  ‘alat’ untuk mengebiri KPK, ia tak setuju. Komisi anti rasuah, masih sangat dibutuhkan. Karena itu, ia tak sepakat bila kewenangan komisi, seperti penyelidikan dan penyidikan dipangkas. Komisi harus tetap eksis. Apalagi prestasi KPK sudah terbukti. “Saya tak setuju bila KPK dikerdilkan,” katanya.

Sebelumnya ,  Direktur Eksekutif Initiative Institute, Hermawanto mengatakan, pembahasan RUU KUHAP, sebaiknya memang dihentikan dulu. Parlemen periode sekarang jangan memaksakan diri. Dari sisi waktu, sudah tak ideal lagi membahas RUU yang sangat krusial.

“Pembahasan RUU KUHAP memang seharusnya dihentikan, selain tidak efektif karena masa sidang yang pendek, mengesankan pula pembahasan itu tergesa-gesa seperti kejar setoran,” ucapnya.

Apalagi, kata mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini, muncul isu tak sedap yang menyertai pembahasan RUU KUHAP, dimana disinyalir ada upaya untuk mengkerdilkan KPK.

Bila dipaksakan tetap dibahas, sementara disatu sisi mencuat isu yang negatif, sebaiknya memang dihentikan dulu. “Akan lebih banyak prasangka negatifnya, apalagi jika benar ada syahwat mandulkan KPK,” ujarnya.

Indikasi memandulkan KPK itu, kata dia, sudah mulai terasa saat isu pemangkasan kewenangan penyelidikan dan penyidikan KPK bergulir.  Menurut dia, ini persoalan penting, sebab  penyelidikan dan penyidikan adalah senjata penting komisi anti rasuah dalam mengungkap ada tidaknya tindak pidana,  termasuk ada tidaknya kasus korupsi. Ditingkat penyelidikan dan penyidikan pula potensi menghilangkan barang bukti, bahkan memutus alur perkara bisa terjadi oleh penyidik.

“Sehingga jika KPK tidak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, KPK bukan superbodi lagi. Dengan kata lain KPK sudah tidak perlu lagi keberadaannya, karena perannya sudah kembali ke kepolisian dan kejaksaan,”ujarnya.

Jika itu yang terjadi, kata dia,  maka pertanyaannya,  apakah polisi dan jaksa bisa seperti KPK  hari ini? Hermawanto juga tak yakin kedua institusi penegak hukum itu bakal mendapat dukungan kepercayaan dari masyarakat seperti dukungan kepada KPK. Jika tidak maka pemberantasan korupsi dan harapan Indonesia bersih hanyalah sebuah mimpi.

“Oleh karena itu segala upaya mencabut kewenangan KPK untuk penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi harus di tolak bahkan di lawan. Karena penjabutan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pada KPK sesungguhnya adalah upaya membunuh KPK,” tukasnya.

 

TEKS               : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster