55 % Pemilih Terima Politik Uang

 365 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Budaya politik uang, nampaknya bakal sulit dihilangkan dalam sistim politik Indonesia, terutama pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April mendatang. Pasalnya, hasil penelitian Syaiful Mujani Reaserch Center (SMRC), menunjukkan 55 persen  pemilih menerima politik uang.

Hal ini diungkapkan Direktur Riset SMRC, Jayadi Hanan saat Diskusi Publik tentang Pemilu Bersih di Hotel Grand Duta Syariah, Palembang, kemarin.  Ia menyebut, berdasarkan survey di 39 daerah pemilihan (dapil)  pada September-Oktober 2013 lalu, sebanyak 55 persen masyarakat akan menerima politik uang bila ada caleg yang memberi.

“55 persen pemilih akan menerima, tapi mengenai memilih tetap berdasarkan hati nurani. 38 persen menerima dan akan memilih yang memberi. 10 persen akan menerima dan memilih yang memberi uang lebih banyak dan sisanya tak menerima pemberian,” jelas Jayadi.

Alumni Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menerangkan, untuk meminimalisir korupsi pemilu, maka penegakan hukum dan pengawasan serta pendidikan pemilih harus digalakkan. “Harus ada transfaransi pemilu, terutama masalah keuangan,” paparnya.

Menurutnya pula, masyarakat wajib curiga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, sudah banyak komisioner KPU yang seluruh Indonesia yang diberhentikan secara tidak hormat. “Karenanya, kita patut curiga dengan KPU. KPU wajib hukumnya, untuk membuktikan kalau mereka bersih dan menunjukkan independensinya,” ujarnya.

Sementara itu komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi menyebut, KPU kini tengah mengkaji untuk menerapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mobile.  TPS mobile ini maksudnya, bisa keliling menjangkau tempat-tempat tertentu tanpa harus terpatok pada satu tempat saja.

“Ini dilakukan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Misalnya di kawasan-kawasan perguruan tinggi, tidak mungkin kita menyediakan TPS khusus di perguruan tinggi tersebut. Karenanya dibutuhkan TPS mobile, tetapi itu masih di kaji,” urainya.

Naafi menegaskan, sebenarnya pemilih yang tidak terdaftar di TPS tempat tinggalnya, bisa melapor ke TPS bersangkutan. Nantinya KPPS, akan mendata dan memasukkannya dalam daftar pemilih khusus (DPK).

“Misalnya mahasiswa, karena tidak tercatat sebagai pemilih di tempat tinggalnya di dekat kampus, ia bisa melapor ke petugas KPPS. Atau meminta formulir C5 dari dari KPPS tempat asalnya, formulir itu kemudian diserahkan ke petugas TPS di tempat tinggalnya di lingkungan kampus,” tukasnya.

 

TEKS               : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster