Calon DPD Tolak Dana Saksi Parpol

 211 total views,  2 views today

PALEMBANG, KS-Rencana pemerintah untuk membiayai saksi dari partai politik (parpol), yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menimbulkan pro dan kontra. Hal ini juga terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel).

Solehun, salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibincangi Kabar Sumatera, Rabu (29/1), menolak bila pemerintah jadi memberi dana saksi parpol di TPS. Menurutnya, kebijakan itu sangat tidak populis dan tidak berpihak pada rakyat.

“Bayangkan, kondisi kita saat ini sedang prihatin, bencana di mana-mana, banjir, gempa, tanah longsor yang dampaknya pada kerusakan infrastruktur sangat luar biasa. Dengan keadaan seperti ini, anggaran untuk saksi parpol jadi pemborosan APBN,” jelas Solehun, kemarin.

Pria yang saat ini tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel itu menyebut, di Sumsel saja ada 17.906 TPS. Jika setiap parpol menempatkan satu saksi di TPS, berarti ada 214.872 saksi.

“Kalau satu saksi Rp100 ribu, berarti sudah Rp21,4 miliar lebih, anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai saksi parpol di Sumsel. Bagaimana jika dikalikan dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia, sangat besar anggaran yang harus dikeluarkan,” ungkap mantan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ini.

Tak hanya dari sisi nominal yang dikritisi Solehun, dia juga menyoroti ekses negatif dari adanya dana itu. Menurut dia, kebijakan ini justru menimbulkan gambling, di mana ketika saksi yang berjuang untuk keperluan parpol tapi dibiayai pemerintah.

“Ini justru membuat parpol rentan dicurangi. Selain itu, saksi yang bekerja di TPS bisa jadi tidak lagi mengedepankan ideologi parpol, tetapi lebih pada dibayar atau tidak mereka nanti,” kata dia.

Sebagai calon DPD, Solehun sendiri mengaku tidak menuntut pembiayaan serupa untuk saksinya, walaupun status dirinya sama-sama peserta pemilu, sama seperti calon legislatif dari parpol.

“Kalau alasannya dianggarkan dana itu karena keterbatasan saksi dari parpol dan mereka takut dicurangi, lantas di mana tanggung jawab parpol? Kalau saya ya menempatkan saksi sesuai kemampuan, kalau kita tidak bermain curang Insyaallah kita tidak dicurangi orang. Jadi saya berharap dana saksi parpol itu jangan disahkan,” tegas calon DPD nomor urut 24 ini.

 

TEKS               : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster