Pelanggaran Atribut Kampanye Meningkat

 140 total views,  4 views today

Ilst. | Antarafoto.com

Ilst. | Antarafoto.com

PALEMBANG, KS – Semakin dekat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatig (Pileg), 9 April, pelanggaran pemasangan atribut kampanye luar ruangan pun meningkat. Data Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, menunjukkan dari rekomendasi pertama, kedua dan ketiga yang diberikan Panwaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, menunjukkan terjadinya peningkatan pelanggaran.

“Di rekomendasi kedua yang kita berikan ke KPU Palembang, pelanggaran yang terjadi dalam pemasangan atribut kampanye berkisar 4000 pelanggaran. Kini menjadi sebanyak 4.917 pelanggaran,” kata Ketua Panwaslu Kota Palembang, Riduansyah ketika dibincangi di ruang kerjanya, Senin (27/1).

Pelanggaran tersebut jelas Riduansyah, baik dilakukan oleh partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg) DPRD kota, provinsi dan DPR RI maupun calon anggota DPD. Rinciannya, untuk pelanggaran bentuk baliho Caleg DPRD Kota Palembang/Prov dan DPR RI serta calon DPD sebanyak 4.917 buah. Pelanggaran jenis ini menurut dia, terbanyak terjadi di Kecamatan Kalidoni yakni sebanyak 1.231 pelanggaran.

Sementara untuk pelanggaran pemasangan bendera dan umbul-umbul, jumlahnya bebernya mengalami penurunan. Pelanggaran jenis ini kata Riduansyah, hanya ada empat pelanggaran yang dilakukan parpol, caleg dan calon anggota DPD.

“Untuk spanduk yang tidak sesuai ukuran dan pemasangan di luar zona, kita temukan sebanyak 83 pelanggaran. Pelanggaran yang terbanyak untuk jenis pelanggaran ini, terjadi di Kecamatan Ilir Timur (IT) I. Disana kita temukan ada 37 pelanggaran,” bebernya.

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat kampanye luar ruangan ini terbanyak dilakuan oleh caleg incumbent, sama seperti rekomendasi Panwaslu sebelumnya. “Nama nama caleg incumbent masih yang mendominasi pelanggaran,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, peningkatan pelanggaran ini dikarenakan juga semakin dekatnya pelaksanaan pileg. Panwaslu sendiri bebernya, tidak bisa Berbuat banyak untuk melakukan penertiban, karena Panwaslu hanya diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi saja ke KPU, yang selanjutnya KPU merekomendasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), untuk melakukan penertiban.

Sayangnya kata Riduansyah, Sat Pol PP, yang diberi kewenangan untuk melakukan penindakan hanya menertibkan atribut kampanye dalam wilayah Peraturan Wali Kota (Perwali) saja. “Kita setiap 10 hari, memberikan rekomendasi ke KPU untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan atribut kampanye, yang melanggar aturan,” tukasnya.

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster