Protes Dana Aspirasi DPRD Provinsi

 152 total views,  2 views today

Ilst. DPR

Ilst. DPR

PALI | KS-Penyaluran dana aspirasi DPRD Propinsi Sumatera Selatan diprotes keras oleh Darmadi Suhaimi, salah satu anggota DPRD Kabupaten Muara Enim asal dapil II PALI.

Protes ini disampaikan Darmadi saat Konsultasi Publik Pemprov Sumatera Selatan di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, Kabupaten  Muara Enim, Rabu (22/1).

Menurut Darmadi, ia belum menemukan dasar hukum yang jelas mengenai penyaluran dana aspirasi tersebut. “Saya sudah bolak-balik membuka undang-undang dan peraturan lainnya. Tapi saya tidak menemukan satupun aturan yang bisa dijadikan dasar hukum. Tapi anehnya dana aspirasi itu ada,” kata Darmadi.

Yang membuat Darmadi geram, penyaluran ini justru ditunggangi oleh kepentingan politis anggota DPRD Provinsi yang mencalonkan diri kembali. “Apakah boleh, dana negara yang seharusnya diberikan kepada rakyat justru ditempeli stiker dan kartu nama anggota dewan yang jadi caleg. Ini bantuan pribadi atau bantuan negara,” tanya Darmadi.

Darmadi melihat, pelaksanaan penyaluran dana aspirasi ini sudah jauh menyimpang. Buktinya bantuan kursi dan tenda yang dibagikan ke desa-desa mengatasnamakan caleg yang juga anggota DPRD Propinsi asal salah satu partai besar. “Ada juga bantuan ambulan, ditempeli nama dan foto calon,” papar Darmadi.

Seharusnya, menurut Darmadi, pemerintah provinsi yang ingin memberikan bantuan kepada daerah asal anggota dewan, cukup memberikannya pada pemerintah kabupaten. “Pemkab yang lebih tahu, mana yang layak dibantu dan bantuan apa yang tepat serta berapa nilainya,” ujar Darmadi yang juga caleg dari Partai PAN ini.

Darmadi juga mencontohkan bantuan dana aspirasi salah satu anggota dewan di salah satu desa di Kabupaten PALI. Saat Pemkab PALI hendak membantu rehab kantor desa dengan anggaran Rp 400 juta batal digelontorkan karena kantor kades sudah direhab oleh dana aspirasi yang nilainya hanya Rp 50juta.

“Hasilnya tidak maksimal. Ketika kita mau membantu dengan dana yang lebih tepat justru tidak bisa. Karena sudah dianggarkan duluan. Kalau kita paksakan bisa terjadi duplikasi anggaran. Dengan begini, jelas sudah masyarakat juga yang dirugikan” urainya.

Menanggapi protes, Kepala Bappeda Sumsel, Ir Yohanes Toruan MSc, justru membantah keras. “Dana aspirasi itu tidak ada sama sekali. Kalaupun ada itu bukan dana aspirasi. Tapi dana reses,” bantah Yohanes.

“Bila ada penyimpangan seperti yang dituturkan tadi, itu bukan kebijakan anggaran tapi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum,” jelas Yohanes.

Konsultasi publik itu sendiri digelar Pemprov Sumsel mulai tanggal 20-28 Januari 2014. Kabupaten PALI, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih mendapat giliran pada tanggal 22 Januari 2014.

Seluruh pejabat SKPD, tokoh masyarakat tampak menghadiri acara yang digelar di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muara Enim. Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan mantan Bupati Muara Enim H Nangali Solihin SH nampak hadir dalam acara itu.

 

Teks/Foto : Indra Setia Haris





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster