Realisasi Pendapatan 91,52 Persen

 251 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Hasil realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel, untuk tahun anggaran 2013 lalu mencapai Rp 2.026.570.930.379, 10 atau hanya mencapai 91,52 persen dari target yang telah ditentukan yaitu Rp 2.214.420.245.000,00.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel, Eppy Mirza saat dibicangi di Kantor Gubernur, kemarin. Eppy mengatakan, tahun lalu, pemprov menargetkan PAD sebesar Rp 2.214.420.245.000, 00, namun realisasinya hanya mencapai 91,52 persen atau sebesar Rp 2.026.570.930.379,10. “Ya untuk mencapai target kita masih kurang sebesar Rp 187.849.314.620,90,” akunya.

Dari hasil evaluasi tersebut menurutnya,  terdapat dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang realisasi penerimaannya masih dibawah 50 persen, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Umum dan Perlengkapan.

“Realisasi penerimaan dari Bappeda hanya mencapai Rp 28.050.000,00 atau 34,63 persen dari target sebesar Rp 81.000.000,00. Sedangkan Biro Umum dan Perlengkapan, realisasinya hanya mencapai 2.814.878.455. 00 atau 46, 13 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp 6.101.512.425. 00,” ujar Eppy.

Eppy menjelaskan, sedangkan untuk SKPD yang masih belum mencapai target 100 persen realisasi penerimaan pendapatan yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 97,47 persen, Biro Penghubung Sumsel 95,37 persen, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 94,14 persen, RS Dr Ernaldi Bahar 84,85 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 79,69 persen.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) 75,37 persen, Dinas Peternakan (Disnak) 70,00 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) 65,40 persen dan Dinas Kehutanan (Dishut) 57,98 persen.

“Namun alhamdulillah masih ada SKPD yang melampui target yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) 244,93 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) 230,19 persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 157,15 persen,  Dinas Perkebunan (Disbun) 126, 90 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 117,61 persen, Dinas Pendidikan (Disdik) 110,09 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 102,19 persen, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) 100,10 persen dan Sekretariat DPRD 100,00 persen,”  bebernya.

Lebih lanjut diungkapkannya, masih adanya SKPD yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan adanya kendala dilapangan. “Ya, kendala dilapangan ini yaitu kurangnya informasi kepada masyarakat pengguna jasa, atau kurangnya sosialisasi yang dilakukan SKPD masing-masing. Misalnya di Dishub itu kan ada kendaraan derek nah, kendaraan derek ini bisa dipakai jika kendaraan kita mogok. Dan tentunya pengunaan jasa ini dikenakan tarif,” ungkap Eppy.

Saat ditanya mengenai adakah sanksi yang akan diberikan pihaknya atas SKPD yang tidak memenuhi target tersebut. Eppy mengatakan bahwa untuk memberikan sanksi terhadap SKPD tersebut, bukan kewenangan pihaknya. “Yang berkewenangan atau domain memberikan sanksi ini gubernur, saya hanya menyampaikan hasil evaluasi kepada beliau,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster