Tuntutan UMK Rp 2,1 Juta

 249 total views,  2 views today

 

KAYUAGUNG I KS-Desakan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel yang meminta Bupati OKI merekomendasikan ke Gubernur Sumsel agar menyetujui tuntutan buruh di Kabupaten OKI yang meminta UMK Rp 2,1 juta/bulan,  menemui jalan berliku.

Hal ini diketahui setelah sekitar 50 orang buruh yang tergabung dalam KASBI Sumsel mendatangi kantor Bupati OKI, Senin (20/1) sore. Kedatangan KASBI ditemui Sekda OKI,  Ir H Ruslan Bahri MT, Asisten Sekda, Drs H Edward Candra dan Kepala Disnakertrans OKI H Amiruddin SSos MSi.

Dalam dialog yang dilakukan di BPBS I kantor Bupati OKI kemarin, Sekda OKI mengatakan, pihaknya belum bisa mewujudkan kehendak KASBI yang meminta Bupati OKI agar merekomendasikan ke gubernur terkait usulan upah Rp 2,1 juta/bulan yang dituntut buruh di OKI.

“Sebelum Bupati OKI mengeluarkan surat rekomendasi ke gubernur, sebaiknya KASBI dan dinas terkait berkonsultasi dulu ke provinsi. Di sana bisa membahas apakah perlu Bupati OKI mengeluarkan surat rekomendasi untuk gubernur terkait usulan upah tersebut,”jelas Sekda OKI.

Ruslan menambahkan, Pemkab OKI baru akan menerbitkan dan mengeluarkan rekomendasi ke gubernur bila pihak provinsi dalam hal ini Dewan Pengupahan dan APINDO Sumsel mempersilahkan KASBI meminta bupati mengeluarkan rekomendasi gubernur.

“Jadi kami menyarankan KASBI dan Disnakertrans OKI membicarakannya di tingkat provinsi. Jadi nantinya surat rekomendasi yang dikeluarkan bupati tidak sia-sia dan diterima di tingkat provinsi. Intinya, bupati bukan tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi namun belum mengeluarkannya sebelum ada kejelasan dari provinsi,”tambahnya.

Alasannya kata dia, karena usulan dan tuntutan upah Rp 2,1 juta/bulan untuk buruh di OKI akan disetujui atau tidak disetujui oleh Dewan Pengupahan Sumsel. Bila Dewan Pengupahan Sumsel menyetujui, nantinya akan dikeluarkan surat keputusan oleh gubernur dan sebaliknya.

Asisten Sekda Edward Candra menambahkan, sesuai Peraturan Kementerian Tenaga Kerja disebutkan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas rekomendasi bupati/walikota dan Dewan Pengupahan.

“Jadi harus ada persetujuan dulu dari Dewan Pengupahan, tentu KASBI dan Disnakertrans OKI harus terlebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Pengupahan Sumsel. Karena gubernur akan mengeluarkan UMK atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumsel,”tambah Edward.

Sedangkan Kepala Disnakertrans OKI H Amiruddin SSos MSi menambahkan, selama ini di OKI sudah ada Dewan Pengupahan namun jumlah anggotanya dinilai kurang sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Apalagi kepengurusan Dewan Pengupahan di OKI saat ini akan habis bulan Januari ini.

Perwakilan KASBI yakni Dody dan Tugiran berpendapat, pihaknya berharap tanpa ada Dewan Pengupahan, seharusnya bupati bisa merekomendasikan usulan UMK Rp 2,1 juta/bulan sesuai tuntutan buruh di OKI. Karena menurutnya, Upah Minim Provinsi (UMP) yang saat ini berlalu di Sumsel hanya Rp 1 825 ribu dinilai tidak mencukupi.

 

TEKS       : DONI AFRIANSYAH

EDITOR : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster