Sehari Dua Aksi Massa di Pemprov

 206 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

#Protes Caleg Demokrat dan BPJS

PALEMBANG, KS-Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (16/1), di datangi dua kelompok massa yang berbeda. Dua aksi itu, pertama memprotes salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat. Sementara aksi yang lain mengkritik pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pantauan Kabar Sumatera, kedua kelompok massa ini datang dengan waktu bersamaan. Dalam pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), kedua Kelompok massa ini melakukan aksinya dengan tertib.

Aksi pertama dari Sektretariat Gabungan (Setgab) LSM Sumsel, melalui Koordinator Aksi, Andre. Mereka meminta Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Ishak Mekki, untuk melakukan pemecatan terhadap kader partainya, YM yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Oknum anggota DPRD ini menurut Andre, diduga terindikasi melakukan perbuatan yang mencoreng predikat sebagai wakil rakyat, dengan melakukan pernikahan tanpa diketahui istri pertamanya. Ia juga mendesak KPU Sumsel untuk mencoret YM, dari Daftar Caleg Tetap (DCT). “Kami minta tuntutan kami ini dikabulkan,” ujar Andre.

Disisi lain, massa yang mengatas namakan diri mereka sebagai Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33 UUD 1945), mengkritik kebijakan pemerintah terkait implementasi program JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Koordinator Aksi, Zulpahri menilai, pemberlakuan UU BPJS ini tentu akan menjadi tumpah tindih kebijakan, yang dipastikan masyarakat akan dirugikan. “Kami melihat pemberlakukan UU ini, menghapuskan sistem jaminan yang selama ini sangat bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat Sumsel, yakni program berobat gratis,” kata dia.

Menurutnya, program BPJS ini memiliki keterlibatan Asian Development Bank (ADB) dan resep liberalisasi keuangan negara dan jaminan sosial. Tujuannya, agar APBN tidak lagi dipotong banyak-banyak, untuk jaminan sosial dan bisa dialihkan untuk pembayaran utang BLBI serta pembiayaan sektor yang mengacu pasar bebas demi menguntungkan sektor asing.

“Kami meminta Gubernur Sumsel, secara resmi menolak penerapan BPJS, serta tetap memberlakukan Jamsoskes Sumsel Semesta,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster