Pejabat Masih Pelit Berikan Informasi

 200 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

*Bisa Dipidana Jika tak Berikan Informasi

BANYUASIN|KS-Kesadaran keterbukaan informasi publik di Banyuasin, dinilai masih kurang. Walau pun keterbukaan informasi publik itu, sudah di wajibkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Penilaian ini, disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, Rahmad Fauzi.  Menurutnya, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banyuasin, belum melakukan ketersediaan informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Dikatakannya  masih ada sebagian oknum pejabat daerah di Banyuasin yang pelit memberikan informasi kepada publik. “Banyak instansi, masih tertutup untuk memberikan informasi ke publik. Padahal itu  jelas bertentangan dengan UU KIP,” kata Rahmad yang dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (15/1).

Menurutnya,  pejabat atau badan publik yang sengaja menutupi informasi bisa di jerat dengan pasal 52, UU KIP. Dalam UU itu, pejabat atau badan publik yang tidak memberikan informasi publik, diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal satu tahun dan denda Rp 5 juta.

“Jadi, dinas, badan atau kantor berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat terkait kerja mereka, termasuk masalah keuangan. Kecuali yang memang sifatnya rahasia negara,” jelasnya.

Masih menurutnya,  UU KIP adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 serta mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.  “Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal itu, pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik,” ucapnya.

Banyaknya pejabat atau badan publik di Banyuasin, yang pelit memberikan informasi publik, juga dibenarkan oleh warga di Bumi Sedulung Setudung. Yanto Suriadi (31), warga Kecamatan Makarti Jaya.

Menurutnya, banyak dinas atau badan di lingkungan Pemkab Banyuasin, yang terkesan enggan memberikan informasi publik. “Ada beberapa dinas, yang berbelit-belit jika kita ingin mendapatkan informasi misalnya terkait program kerja mereka,” ucapnya.

“Padahal sebagai masyarakat, kami hanya ingin tahu ada program apa di dinas tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya ada program bantuan dari pemerintah pusat atau tidak,” ujarnya.

Tujuannya, agar  masyarakat petani seperti dirinya,  bisa menyiapkan diri untuk menyambut program tersebut. ” Kalau, pelit informasi, kami jadi susah. Akhirnya setiap  ada program bantuan dari pemerintah, yang dapat bantuan orang atau kelompoknya itu-itu saja, karena keterbukaan informasi masih belum berjalan optimal, disinyalir hanya orang yang ‘dekat’ saja yang dapat informsi,”  tukasnya.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster