Pembahasan 11 Raperda Molor

 156 total views,  2 views today

PERDA

BANYUASIN, KS-Sebelas Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin yang diajukan pada 2013 lalu, sampai saat ini belum juga dibahas. Padahal, masa kerja DPRD Banyuasin akan segera diberakhir.

Sebelas Raperda tersebut terdiri atas,enam raperda yang bersumber dari pengajuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, dan lima merupakan raperda inisiatif DPRD Banyuasin.

Enam Raperda pengajuan Pemkab Banyuasin diantaranya, Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Raperda Perubahan atas Perda Banyuasin nomor 8 tahun 2011 tentang Jasa Umum, Raperda perubahan atas Perda Banyuasin nomor 22 tahun 2011 tentang Jasa Usaha, Izin Pemanfaatan Ruang, dan Raperda mengenai Pengesahaan Hak Atas Tanah atau dikenal dengan Raperda Surat Pengesahan Hak Tanah (SPHT).

Lima Raperda inisiatif DPRD Banyuasin diantaranya Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran, Raperda mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Beroperasi di Banyuasin, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Raperda Bantuan Hukum Gratis.

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Banyuasin, Rahmat Fauzi mengakui sampai saat ini ada beberapa raperda yang diajukan pemkab belum dibahas DPRD Banyuasin. Ia mengaku, sampai saat ini belum mendapatkan kepastian jadwal pembahasan bersama dengan DPRD Banyuasin.

Padahal, sesuai jadwal sebelumnya pembahasan raperda yang diusulkan pada tahun 2013 akan menjadi perda pada tahun yang bersangkutan.  “Belum juga tahu kapan akan dibahas. Kordinasinya belum dapat dari Dewan. Masih menunggu Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Banyuasin, dalam menetapkan jadwalnya, ”ungkapnya, kemarin.

Rahmat mengatakan dari 11 Raperda tersebut sebenarnya akan dibahas pada akhir tahun 2013. Namun, pada saat yang bersamaan,  DPRD Banyuasin memiliki jadwal reses dan selanjutnya dilakukan pembahasan anggaran tahun 2014.  “Seharusnya akhir tahun lalu, sudah jadi perda,” ujarnnya.

Namun demikian, dia memastikan jika dalam waktu dekat akan kembali dilakukan kordinasi bersama dengan DPRD Banyuasin terkait jadwal ulang pembahasan 11 Raperda tersebut. Rahmat juga mengatakan, dari 11 raperda tersebut tidak memiliki sifat yang terlalu urgent atau harus segera dibahas dan sangat mempengaruhi kepentingan publik.  “Bisalah dibahas cepat. Selambatnya Februari atau Maret, akan mulai dibahas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam menilai pembahasan 11 raperda tinggal menunggu jadwal pembahasan yang ditetapkan Banmus. Dimana, sebagian besar anggota Badan Legislasi akan segera melakukan pembahasan Raperda-Raperda tersebut.  “Tinggal nunggu jadwal saja. Akan segera dibahas,”ujarnya,

Menanggapi hal ini, tokoh masyarakat Banyuasin, Jauhari menilai sebelum habis masa kerja, sebaiknya DPRD Banyuasin masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk melakukan pembahasan peraturan daerah yang sudah diajukan pada tahun 2013 lalu.  “Pembahasan ini kan bentuk komitmen saja, sudah mengajukan lima raperda tapi tidak cepat dibahas,” ucapnya.

Selain itu, pembahasan raperda yang diajukan oleh pemerintah, juga pasti memiliki nilai urgensi. Dimana selain fungsi sebagai payung hukum atas kebijakan, perda juga berfungsi dalam peningkatan pendapatan daerah. “DPRD jangan sibuk kampaye saja, tugasnya diselesaikan,karena Perda juga akan bermanfaat bagi masyarakat,”tukasnya.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster