Ketika Agama dan Negara “Dipaksa” Menyatu

 181 total views,  2 views today

FOTO-GAGASAN---HILALIYAH

Oleh Hilaliyah, S.Pd

Mahasiswi Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang

Dalam perkembangan sejarah konsep kenegaraan, terdapat fenomena kesenjangan yang bersumber dari adanya perbedaan konseptual antara agama dan negara. Akibatnya, menimbulkan sulitnya memadukan dalam praktik politik sebagai etika dan moralitas agama. Munculnya perbedaan pemikiran konsep negara dan agama lebih berada pada tataran metodologis, yang pada giliran berikutnya menentukan perbedaan substansi pemikiran.

Konsep tentang negara, merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah pemikiran  politik, tak terkecuali pemikiran politik Islam dan telah menjadi pusat perhatian para pemikir dan filsuf sejak masa ‘klasik hingga masa modern’.  Dalam upaya proses pencarian mereka akan bentuk ideal masyarakat manusia.

Pemikiran politik sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun batiniah. Paradigma  sekularistik merupakan paradigma yang dibangun dalam menjelaskan hubungan agama dan negara yang mengajukan adanya pemisahan keduanya. Paradigma ini menolak  hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama  dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari pada negara.

Adalah ‘Ali ‘Abd al-Raziq yang menjadi  salah seorang pemrakarsa paradigma tersebut menjelaskan, dalam risalahnya Al-Islam wa Usul al-Hukm  yang menimbulkan kontroversi. Dalam risalah tersebut dinyatakan, Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Dia menyebut kekhalifahan al-khulafa’ al-rasyidin bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau ke-Islaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Islam sebagai suatu entitas keagamaan (wahdah diniyyah) yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal (jama’ah wahidah), berdasarkan kesamaan keyakinan.

Adalah masuk akal bagi seluruh dunia untuk mempunyai satu agama, dan seluruh kemanusiaan diorganisasikan dalam satu kesatuan keagamaan. Tetapi seluruh dunia dipimpin oleh satu pemerintahan adalah melampaui watak kemanusiaan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal semacam itu merupakan tujuan duniawi yang Tuhan telah menyerahkannya kepada akal kita. Dia telah memberikan manusia kebebasan untuk mengatur urusan-urusan (duniawi)-nya sesuai dengan arah kecenderungan akal-pikiran dan pengetahuannya. Ketentuan Tuhan adalah bahwa umat manusia harus tetap dalam kebhinekaan.

Ali ‘Abd al-Raziq sendiri menjelaskan pokok pandangannya, Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tetapi Islam telah memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang dimiliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, seorang Cendekiawan Nurcholish Madjid memberikan pendapat, kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib untuk membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu bukanlah atas dasar perintah nash yang tegas, melainkan semata-mata atas dasar Ijtihad dan pemikiran rasional berdasarkan al-Qur’an: Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu”

Keharusan membentuk ‘negara Islam’ kata Nurcholish, sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dari Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak  lain merupakan bentuk kecenderungan apologetic. Jadi konsep negara Islam menurut Nurcholish Madjid adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Dari sinilah Nurchlolish menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskriditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi di dunia. Wallahu a’lamu bissowaab





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster