Tak Ada Pemecatan Honorer

 145 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasirer

PALEMBANG, KS-Wali Kota Palembang, Romi Herton memastikan tidak ada pemecatan terhadap tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Pernyataan Romi ini, menanggapi isu kalau di rumah kannya semua tenaga honorer di pemkot itu, adalah bagian dari pemecatan.

“Memang ada tenaga honorer, yang dipecat. Tetapi itu untuk tenaga honorer yang malas, dan tidak efektif dalam bekerja. Itu pun jumlahnya, tidak banyak,” kata Romi, kemarin.

Romi menjelaskan, surat “terima kasih” yang diberikan oleh pemkot kepada tenaga honorer di lingkungan pemkot tersebut, sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) dalam kontrak. Hal itu sambungnya, selama ini tidak pernah diterapkan padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal itu harus dilakukan.

Romi juga menerangkan, setelah surat tersebut diberikan maka honorer yang kinerjanya dianggap baik dan diperlukan , akan untuk kembali dipanggil. Namun mereka, harus menandatangani fakta intergritas. Itu tegasnya, adalah syarat agar tenaga honorer tersebut bisa kembali bekerja pada tahun ini.

Dibincangi terpisah, pengamat kebijakan birokrasi yang juga mantan Sekda Kota Palembang, Husni Thamrin mengatakan, pemanfaatan tenaga honorer memang merupakan hak sepenuhnya wali kota berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun pemangkasan jumlah tenaga honorer yang dilakukan oleh pemkot, secara besar-besaran ditakutkan Husni, akan menganggu stabilitas kinerja pemerintahan di Kota Palembang.

“Saat merekrut tenaga honor, biasanya sesuai kebutuhan SKPD. Kinerja tenaga honor, harus di evaluasi dulu sebelum dipecat. Jika kemampuan bekerja dirasa kurang, kepala seksi atau kepala bidang bisa melakukan pembinaan. Kalau memang bandel dan tetap tidak produktif, baru dilakukan pemecatan, itu etikanya,”ujarnya.

Disinggung soal efisiensi anggaran menurut Husni, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk pemecatan bagi tenaga honorer. Sebab justru kinerja tenaga honorer itu, bisa menunjang untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bukan berarti saya menolak pemangkasan pegawai honor. Tapi harus ada etika, perlu di pertimbangkan apakah sudah sepatutnya di pangkas atau tidak. Kalau alasan menghemat anggaran, sesungguhnya uang itu akan mengikuti jika kinerja tenaga honor efektif,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palembang Yan Sabar Sihotang menerangkan, besok (Sabtu), akan dilakukan gladi resik penandatangan fakta intergritas oleh tenaga honorer.

“Ada 200 tenaga honorer di lingkungan pemkot, yang akan menandatangani fakta intergritas pada Senin (12/1). Itu untuk tenaga honorer di lingkungan Sekretriat Daerah (Setda) saja, sedangkan untuk di lingkungan SKPD tergantung kepala SKPD masing-masing. Yang pasti, kontrak bagi tenaga honorer akan selalu diperbarui, dan berakhir setiap 31 Desember setiap tahunnya,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster