Pelanggaran Atribut Kampanye Meningkat

 162 total views,  4 views today

Tampak atribut Caleg yang semrawut di pintu gerbang komplek OPI, Jakabaring, Palembang, Beberapa waktu lalu. Foto ; Iwan Cheristian

Tampak atribut Caleg yang semrawut di pintu gerbang komplek OPI, Jakabaring, Palembang, Beberapa waktu lalu. Foto ; Iwan Cheristian

* Bariyadi dan Percha Mendominasi

PALEMBANG, KS-Kian dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April mendatang ternyata juga berimbas kian banyaknya pelanggaran pemasangan antribut kampanye baik oleh calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten dan kota maupun calon anggota DPD

Data Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang, jumlah pelanggaran pemasangan atribut kampanye ini jumlahnya mencapai 3000 pelanggaran lebih, padahal padahal 10 hari sebelumnya, jumlah pelanggaran mencapai 2000 lebih.

“Kian mendekati pelaksanaan Pileg, jumlah pelanggaran terus bertambah. Hasil pendataan kita, terhadap pelanggaran pemasangan atribut kampanye ini sudah di rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. KPU lah nantinya, yang akan meminta Sat Pol PP untuk melakukan penertiban,” kata Ketua Panwaslu Kota Palembang, Riduawansah yang dibincangi di ruang kerjanya, Jumat (10/1).

Ia menyebut pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran zona. Maksudnya, pemasangan atribut kampanye tersebut dilakukan di luar zona yang ditetapkan. Rinciannya untuk pelanggaran pemasangan baleho atau papan reklame, untuk caleg DPR dan DPRD ada 3.707 pelanggaran, terbanyak terjadi di Kecamatan Kalidoni sebanyak 874 pelanggaran.

Kemudian diikuti Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL) sebanyak 524 pelanggaran, Sukarami 412 pelanggaran, Gandus 389 pelanggaran, Ilir Barat (IB) I 384, Sako 310 pelanggaran. Sementara kecamatan lain, jumlah pelanggarannya dibawah 100. Bahkan di Seberang Ulu (SU) II, nihil pelanggaran.

Untuk calon anggota DPD, pada pelanggaran pemasangan baleho atau papan reklame, ada 751 pelanggaran. Terbanyak terjadi di IB I yakni 361 pelanggaran, AAL 84 pelanggaran, Kalidoni 49 pelanggaran, Gandus 44 pelanggaran, IT II 42 pelanggaran, Sukarami 37 pelanggaran.

Kemudian di SU I 15 pelanggaran, IB II 13 pelanggaran, Bukit Kecil 10 pelanggaran, Plaju 7 pelanggaran, IT I 4 pelanggaran, dan Kertapati nihil pelanggaran. Sementara untuk pemasangan spanduk, yang tidak sesuai ketentuan baik caleg DPR, DPRD dan calon anggota DPD ada 516 pelanggaran.

“Terbanyak terjadi di IB I sebanyak 279 pelanggaran, SU II 96 pelanggaran, Sako 50 pelanggaran, IT II 37 pelanggaran, AAL 31 pelanggaran, SU I 16 pelanggaran, Kertapati 4 pelanggaran dan kecamatan lainnya nihil,” jelas Riduwansah.

Bagaimana dengan penertiban, ia menyebut Panwaslu tidak berhak melakukannya. Undang-Undang (UU) kata Riduwansah, menyerahkannya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Sat Pol PP.

Apakah penertiban sudah efektif ? Riduawansah mengakui, belum. Sebab kata dia, justru pelanggaran semakin banyak. “Ini karena Sat Pol PP kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan tidak memiliki dana, sebenarnya kalau kewenangan penertiban itu ada di kita, setidaknya dalam dua hari maka Palembang sudah bebas dari pelanggaran atribut tersebut. Sebab, secara infrastruktur kita sudah siap, kita memiliki Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL),” tegasnya.

Bariyadi dan Percha Masih Dominasi

Saat ditanya partai politik (parpol) mana dan siapa calon anggota terbanyak melakukan pelanggaran, Riduawansah tidak mau menjawabnya. “Namun masih orang-orang lama itulah, sesuai dengan rekomendasi kita pertama yang terbanyak melakukan pelanggaran,” ucapnya

Namun informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, untuk calon anggota DPD yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah Bariyadi dan Percha Leanpuri. “Kedua calon anggota DPD ini, pelanggaran atribut kampanye nya terjadi hampir di semua kecamatan. Dalam satu kecamatan ada dua sampai tiga pelanggaran pemasangan atribut kampanye, yang dilakukan mereka,” kata salah satu sumber Kabar Sumatera di Panwaslu Kota Palembang yang tidak mau disebutkan namanya.

Pantauan Kabar Sumatera, kemarin, pemasangan atribut kampanye di luar zona yang ditentukan memang masih marak. Bahkan di sejumlah ruas jalan protokol, banyak atribut kampanye caleg DPR RI dan calon anggota DPD yang terpasang.

Misalnya di Jalan R Soekamto, MP Mangkunegara, Simpang Patal, Simpang Golf. Di jalan-jalan ini, atribut kampanye tersebut banyak terpasang di tiang listrik dan pohon, padahal itu tidak diperbolehkan.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster