Program Penyiaran Harus Dikontrol

 295 total views,  2 views today

*Komisioner KPID Dilantik

PALEMBANG, KS – Sebanyak tujuh orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan (Sumsel), masa kerja 2013-2016, Rabu (8/1) di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, dilantik.

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menyebut, media cetak maupun elektronik merupakan media massa, yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama di masyarakat kota.

Oleh karena itu, media massa sering digunakan sebagai alat mentransformasikan informasi dari dua arah, yaitu dari media massa ke arah masyarakat atau di antara masyarakat itu sendiri.

“Di sini peran KPID Sumsel, KPID berkewajiban melakukan pengawasan dan mengontrol program-program, dari semua lembaga penyiaran. Disamping itu, Undang-undang memberikan kebebasan seluas-luasnya, bagi peranan masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap program penyiaran yang ada,” ucap Alex.

KPID juga sebut Alex, juga sangat mendukung peranan pemprov, dengan mempublikasikan agenda-agenda besar yang diadakan oleh pemerintah pada beberapa bulan terakhir. Hal demikian sangat membantu sekali, sehingga Sumsel bisa dikenal di kalangan nasional bahkan internasional dengan kehadiran insan media.

“Media yang baik juga harus menginformasikan pembangunan yang sedang dibangun, oleh pemerintah baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Sebab, kalau tidak ada media yang mengabarkan, dipastikan masyarakat tidak mengetahui. Jadi, bijaklah dalam menampilkan dan menyaring program penyiaran, yang bisa menimbulkan manfaat bagi orang banyak,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Iddi Muzayad mengatakan, keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.

Di sini yang menarik adalah kedudukan lembaga KPI baik dari sisi hukum maupun politik, dimana KPI diposisi dan didudukkan sebagai lembaga kuasi negara. Posisi tersebut menyetarakan posisi KPI dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, Lembaga Arbitrase, BPSK, ataupun KPPU.

“Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat, dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun dunia penyiaran pada umumnya.

Ketika ditanya mengenai tayangan apa yang sedang disorot oleh KPI, Iddi menjawab, sekarang tayangan yang paling menjadi sorotan KPI ialah program di salah satu televisi swasta, yakni program Yuuk Keep Smile (YKS).

Sebab, tayangan ini sangat bahaya jika didiamkan begitu saja karena dari tayangan tersebut biasa menampilkan goyangan-goyangan yang vulgar dan bahayanya lagi tayangan tersebut banyak disukai oleh anak-anak kecil.

“YKS yang sedang kita awasi, kita sudah melayangkan surat untuk mengurangi tayangan yang vulgar, seperti menampilkan goyangan yang terkesan erotik. Kalau sanksi sendiri, mulai dari teguran lisan dan terguran secara tertulis. Jika masih tetap tak menggubris layangan tersebut, KPI bisa menghentikan secara sementara program tersebut,” tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster