Komisioner KPU Pagaralam Dinilai Catat

 331 total views,  2 views today

  • 30 Persen Keterwakilan Perempuan Diabaikan

PAGARALAM, KS – Kasus pelulusan anggota  KPU Kota Pagaralam 2013-2018 yang notabenenya adalah 100 persen adalah laki-laki dinilai menciderai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengamanatkan keseimbangan gender 30 persen. Putusan ini  dinilai cacat demi hukum dan memungkinkan untuk dianulir sebagian atau seluruhnya.

Kemungkinan ini bisa terjadi karena penetapan anggota KPU Pagaralam oleh KPU Provinsi telah melalui suatu peristiwa yang carut marut dan menggangu integritas komisi yang diharapkan independen ini. Sementara Misriani merupakan satu-satunya calon perempuan yang lolos 10 besar.

Pemerhati Hukum di Pagaralam, Sahlan SH menyampaikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah penyedian kuota minimal 30 persen yang harus dipenuhi kesetaraan gender. Karena itu, bagaimanapun kondisinya, Misriani seharusnya lolos menjadi komisioner KPU terpilih. Seandainya yang bersangkutan beralasan, baru pansel menetapkan calon laki-laki nomor rangking selanjutnya untuk memenuhi 5 orang anggota terpilih.

“Adapun isu yang berkembang bahwa Misriani tidak diloloskan karena lulus CPNS. Itu tidak bisa menjadi alasan bagi panitia untuk tidak menetapkan yang bersangkutan untuk menjadi anggota KPU terpilih,” katanya.

Lanjut Sahlan, KPU Provinsi dalam menetapkan KPU se-Sumsel mesti mempertimbangkan yurisprudensi hukum sebagaimana ditetapkannya komposisi KPU Pusat dan KPU Sumsel yang telah memperhatikan gender minimal 30 persen.

“Ini dapat menjadi preseden buruk bagi komitmen pengharusutamaan gender jabatan publik,” ucapa Sahlan seraya berujar KPU Pusat seharusnya mensupervisi dan mengevaluasi ketetapan KPU dibawahnya yang tidak pro terhadap keharusan gender.

Katanya, jika melihat penomena ini seharusnya kaum gerakan feminis di Indonesia menjadikan pristiwa tersebut sebagai pintu masuk perjuangannya untuk mengusulkan penetapan batas minimal yang lebih tegas sebesar 30 persen terhadap DPR RI sekaligus sanksi apabila lembaga yang diaturnya tidak memenuhi komitmen 30 persen keterwakilan perempuan.

“Apalagi kelima calon KPU tersebut tidak ada yang berkompeten dibidang hukum atau tidak ada anggota yang bergelar sarjana hukum. Kondisi ini sangat ironis, karena penyelenggaraan pemilu mau tidak mau akan bersentuhan dengan urusan hukum baik perdata maupun pidana. Sehingga kondisi akan memicu KPU gagap bersuara tentang hukum, karena tidak didukung kompetensi anggotanya,” kata Sahlan menyayangkan.

Yenli Elmanoferi, anggota KPU terpilih menyampaikan, amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 bahwa 30 persen keterwakilan perempuan bukan suatu keharusan melainkan menjadi pertimbangan saja. Apabila tidak bisa terpenuhi tidak menjadi permasalahan.

“Lain halnya dengan pencalegkan aturan jelas dan tegas. Jika tidak memenuhi kuota 30 persen maka seluruh calon dalam satu partai bersangkutan dan dalam satu dapil di batalkan,” singkatnya.

Sebagai informasi, lima komisioner KPU Kota Pagaralam yang telah ditetapkan KPU Provinsi diantaranya Yenli Elmanoferi, Boy Arcan, Muhammad Qori, Hendri dan Irfan.

 

TEKS:ANTONI STEFEN

EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster