Kontrak 89 Honorer tak Diperpanjang

 218 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, nampaknya bakal terus dikurangi. Setidaknya itu sudah ditunjukkan, dengan tidak diperpanjangnya kontrak sekitar 89 tenaga honorer di pemkot.

“Ya, memang benar ada tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya untuk tahun 2014. Mereka berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang, jumlahnya sekitar 89 orang,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Yan Sabar Sihotang, Jumat (3/1).

Menurut Yan, tidak diperpanjang kontrak tersebut berdasarkan penilaian dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun untuk sekarang ini, kepala SKPD sedang dalam proses evaluasi.

“Yang tahu bawahannya kan kepala SKPD, jadi merekalah yang menilai. Saat ini, sebagian SKPD sedang menginventarisasi jumlah honorer yang tidak akan diperpanjang kontraknya,” sebut Yan.

Selain itu Yan mengaku, Surat Keterangan (SK) tenaga honorer hanya di buat oleh SKPD masing-masing. Menurutnya, jika terlalu banyak tenaga honorer, pasti akan pemborosan anggaran.

“Misalnya suatu SKPD hanya memerlukan 20 honorer, untuk apa di buat 40. Padahal 20 honorer saja sudah cukup dan bisa meng cover semua pekerjaan di SKPD tersebut. Sebab itu, setiap Kepala SKPD, harus mendata kebutuhan tenaga honorer,” ulasnya.

Disinggung berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Palembang, untuk gaji tenaga honorer setiap tahunnya? Yan menjawab, ia tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. “Di humas dan protokol saja ada sekitar 20 honorer, belum SKPD,  kecamatan maupun kelurahan, jadi cukup banyak. Sedangkan dana yang di keluarkan pemkot untuk satu orang tenaga honorer sebesar Rp 1,2 juta setiap bulannya, jadi dana yang harus disiapkan cukup besar,” ujarnya.

Yan menyebutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai pada instansi pusat maupun daerah, mulai 1 Januari 2014, setiap pegawai harus memiliki sasaran kerja berupa target kerja. Itu sebutnya, bagian dari tugas dan pokok fungsi sebagai pegawai.

Yan menambahkan, bedanya tenaga honorer dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah, honorer bekerja dahulu baru digaji, sedangkan PNS di gaji dahulu baru bekerja. “Selain itu, tenaga honorer memakai kontrak kerja selama satu tahun, sedangkan PNS tidak,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster