Alokasi Dana Desa Bakal Menjadi Sumber Korupsi

 160 total views,  2 views today

Beberapa rumah warga yang nyaris dibawah longsor

Beberapa rumah warga yang nyaris dibawah longsor

MUSIRAWAS | KS-Lahirnya Undang-Undang (UU) Desa, membuat desa menjadi istimewa. Pasalnya, desa akan mendapatkan anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar 10 persen dari dana total transfer ke daerah. Dana ini menyusul anggaran sebelumnya berupa, dana bantuan dari kabupaten dan provinsi.

Namun menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Nunik Handayani, pemanfaatan anggaran tersebut tidak jelas standarnya. Besarnya anggaran untuk desa ini menurutnya, bukan berarti desa begitu saja berubah menjadi lebih baik. Sebab jika pelaksanaan UU tersebut tidak secara benar, maka akan menimbulkan berbagai persoalan.

“Jika sumber daya manusia (SDM) di desa lemah, terutama terkait pengeolaan keuangan, bukan  tidak mungkin anggaran tersebut menjadi sumber korupsi baru. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan SDM terkait dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penguatan ini terkait kemampuan teknis, pelaksanaan dan monitoring atau pengawasan,” ungkap Nunik saat dihubungi, Jumat (3/1).

Selain itu sambungnya, jika dana tersebut dipergunakan bukan semata untuk pembangunan, tetapi juga untuk biaya administrasi dan biaya pelatihan atau penelitian, maka target pembangunan tidak akan optimal.

Maka sebaiknya saran Nunik, dana tersebut di fokuskan bagi pembangunan infrastruktur, pembangunan humaniora, penjagaan aset desa, serta pengembangan potensi ekonomi yang baru. Biaya administrasi, penguatan SDM, penelitian tetap menggunakan anggaran yang sudah ada atau mengoptiomalkan anggaran dari pos bantuan APBD kabupaten dan APBD provinsi.

Agar anggaran tersebut penggunaanya benar-benar berjalan dengan baik, dibutuhkan pengawasan dari masyarakat. Karenanya sebut Nunik, dibutuhkan sosialisasi yang luas mengenai pemerintahan desa yang akuntabilitas dan transparan. Sehingga akan terpilih pemimpin desa, yang mumpuni.

“Selain itu, dibutuhkan pengetatan persyaratan untuk pembentukan desa. Selama ini, pembentukan desa cukup dengan didukung 800 kepala keluarga (KK) saja. Itu terlalu lunak, persyaratan harus ditambah dengan persyaratan bersifat kontekstual seperti status hukum kepemilikan lahan warga,” ucapnya.

Dibincangi terpisah, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura), Ali Sadikin menyebut selama ini, Pemkab Mura sudah dana memberikan alokasi dana desa (ADD) kepada semua desa di Mura.

Namun jika merujuk besaran dana yang ditentukan oleh UU Desa, jumlahnya masih jauh dibawah.  “ADD selama ini sudah ada, walau anggarannya masih dibawah. Bila UU Desa diberlakukan, mesti disiapkan semuanya termasuk SDM yang ada di masing-masing desa,” ungkapnya.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Mura, M Subhan menyarankan Pemkab Mura untuk segera menyiapkan SDM di desa-desa, menjelang diberlakukannya UU Desa pada 2015 mendatang.

“Waktu satu tahun, saya kira cukup untuk menyiapkan segala sesuatu agar desa benar-benar siap mengelola anggaran yang besar tersebut. Pelatihan untuk peningkatan SDM desa baik perangkat desa maupun Badan Permusyaratan Desa (BPD), perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa nantinya tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Mirhoni menyebut, lahirnya UU Desa itu suatu yang positif untuk mempercepat pembangunan di desa dan mensejahterakan desa.

“Karena dengan alokasi dana yang besar, bisa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan desa. Kalau mengenai SDM, saya kira banyak desa sudah siap melaksanakan UU tersebut termasuk dalam pengelolaan dana desa,” tukasnya.

 

TEKS              : FAISOL

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster