Pemukiman Rusak Ekosistem

 383 total views,  2 views today

ekosistem

PAGARALAM KS-Pemerintah Kota Pagaralam, dipandang perlu melakukan pembatasan terhadap sejumlah pembuatan pemukiman di areal persawahan dan kawasan serapan air. Hal itu dilakukan  guna menekan angka kerusakan ekosistem dan berkurangnya lahan pertanian.

“Sebetulnya kondisi alam Pagaralam sudah mulai berubah seperti suhu udara, struktur tanah dan termasuk kondisi lingkungan sudah banyak mengalami kerusakan akibat pertumbuhnan pembangunan pemukiman yang kurang tertata,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Pagaralam, Dwikora Sastra Negara SH,  Kamis (2/1).

Menurutnya, sudah ada sekitar 30 persen lahan pertanian yang terdapat di lima kecamatan se-Kota Pagaralam, telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Sehingga jumlah hutan yang ada pun berkurang dan termasuk lahan perkebunan,” terangnya.

Lanjutnya, faktor penurunan jumlah lahan pertain dan perkebunan, hingga mendorong iklim menjadi tak menentu, seperti suhu udara dan termasuk bahaya bancana alam pun kerap terjadi.

“Jika hutan dan lahan pertanian berkurang, tentunya dapat merusak ekosistem termasuk kawasan pemukiman masyarakat pun terganggu,” katanya.

Jika mencermati dengan kundisi ini, kata Sastra, tentunya pemerintah harus melakukan penyelamatan dengan mengupayakan pembatasan penggunaan lahan untuk perluasan permukiman. Namun hal itu bukan hanya lahan pertanian saja, tetapi termasuk pula melakukan rehabilitasi 2.774,5 hektare hutan kritis terutama yang berada disekitar Gunung Dempo.

Ia merincikan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun ada sekitar 300 hektar yang terdiri dari 100 hektar hutan lindung dan 200 hektar hutan diluar kawasan hutan lindung yang mendesak di lakukan rehabilitasi.

“Sejauh ini, lahan kritis dikawasan hutan lindung mencapai 2.774,5 hektar dari luas hutan diluar kawasan hutan lindung mencapai sekitar 21.747 hektar,” jelasnya seraya berujar untuk jumlah hutan yang rusak akibat ulah perambah hutan yang dijadikan lahan perkebunan mencapai 24.522 hektar.

 

Kata Sastra, fungsi hutan merupakan salah satu penompang kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam terutama kekeringan dan banjir bandang, karena hampir 60 persen lahan petani berada di daerah aliran air.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setdako,  M Helmi SE MM mengatakan, langkah yang diambil Pemkot Pagaralam membuat larangan perluasan pemukiman di areal persawahan dan areal serapan air tersebut supaya kelestarian alam yang terletak di kaki Gunung Dempo ini tetap terjaga dan tidak mengancam penurunan lahan pertanian. Namun, bila ini terjadi, tentunya akan berdampak terhadap penurunan hasil pertanian terutama kerawanan pangan.

“Sejauh ini pemerintah tengah berupaya menggusulkan  rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kendati demikian, bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya akan dikenakan sanki sebagai mana aturan itu, termasuk soal izin mendirikan bangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk begitu cepat mendorong terciptanya kawasan pemukiman baru sehingga dengan demikian tidak sedikit warga yang sengaja menjual sawah untuk di kaplingkan lokasi perumahan.

“Apabila hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin lahan persawahan terutama yang berada disekitar Kota Pagaralam akan habis. Sebagai upaya pencegahan kedepan akan di terbitkan Perda tersendiri melarang menjadikan sawah sebagai tempat pemukiman,” ungkapnya.

Terpisah, Wali Kota Pagaralam, Hj Ida Fitriati Basjuni mengatakan, sudah cukup banyak daerah persawahan yang telah banyak dibangun rumah seperti di Kelurahan Curup Jare, Pematang Bange, Pagar Agung dan beberapa persawahan lainnya.

“Tentunya perlu dilakukan penataan ulang dan pembatasan agar tidak semua daerah yang menjadi potensi secara sosial ekonomi berdampak kepada kehidupan penduduk setempat,” ujarnya.

Menurut Ida, bila lahan sawah sudah habis dibuat kawasan permukiman tentunnya akan merusak ekosistem hingga akhirnya kedepan Pagaralam tidak akan memiliki kesejukan dan ciri khas tersendiri.

“Selain itu jika hal tersebut terus terjadi maka bukan tidak mungkin produksi padi di kota Pagaralam akan mengalami penurunan dan petani padi juga lama kelamaan akan kesutan mencari lahan untuk bertani,” kata Ida.

Ujarnya, bila kebun kopi yang dikaplingkan tidak jadi masalah, tapi jika sawah selain akan berdampak pada lingkungan juga bisa berdampak pada hilangnya mata pencarian petani sawah.

“Semua ini kita lakukan demi mempertahankan sejumlah potensi daerah, apalagi Pagaralam merupakan penghasil beras di Sumsel,” tegasnya.

 

TEKS : ANTONI STEFEN

EDITOR : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster