“Catatan Hitam” Kinerja DPR

 218 total views,  2 views today

Ilustrasi Sidang Anggota DPR | Dok KS

Ilustrasi Sidang Anggota DPR | Dok KS

Memasuki tahun 2014 banyak catatan yang layak untuk disimak. Bentuknya tentu berupa evaluasi 2013 dan proyeksi 2014. Berkaitan dengan bidang politik, memasuki tahun politik 2014, kinerja parlemen selama 2013 ditandai “catatan hitam” di mata publik. Persiapan menyongsong pemilu legislatif dan pilpres membuat konsentrasi kerja DPR terganggu. Banyak rapat dan forum penting di legislatif tidak bisa dihadiri wakil rakyat karena disibukkan dengan kegiatan pemenangan pesta demokrasi.

Karena itu, wajar apabila Ketua DPR Marzuki Alie pun turut prihatin. Dalam refleksi akhir tahunnya, Senin (30/12), ia mengaku miris melihat kinerja lembaga yang dipimpinnya, yang menurut dia masih belum produktif dalam mencetak undang-undang, terutama legislasi yang prorakyat.

Padahal, menurut Marzuki, DPR sudah memberikan banyak sarana kepada anggotanya agar bisa bekerja dengan baik. Misalnya, dengan memfasilitasi berbagai rapat konsultasi. Juga memanggil pemimpin fraksi-fraksi dan pemimpin komisi-komisi untuk mengupayakan bagaimana semua alat kelengkapan DPR bisa memberi perhatian serius terhadap fungsi legislasi.

Selama 2009-2013, DPR baru menghasilkan 250 UU, dari target yang dibutuhkan, dan masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebanyak 1.000-an yang ada dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) DPR.

Dalam masa sidang 2012 lalu, DPR sudah menyelesaikan 7 RUU yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal. Yaitu, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU Transfer Dana, RUU tentang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK).

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sementara itu, menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2009-2014, DPR masih menyisakan begitu banyak RUU yang masih dibahas. Dan, itu rasanya tidak mungkin bisa diselesaikan.

Hal sama juga terungkap dalam banyak riset yang dilakukan lembaga independen. Survei Pol-Tracking Institute, misalnya, menyebut bahwa kinerja DPR dinilai buruk. Ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas produk parlemen di tiga fungsi, yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Hal itu lebih diperburuk lagi dengan tersangkutnya anggota DPR dalam kasus hukum, seperti korupsi, skandal moral dan komunikasi publik yang kurang etis di media. Kita mengharapkan ke depan agar benar-benar ada pembenahan terhadap kinerja DPR itu karena mereka duduk di tempat untuk membawa aspirasi rakyat. Ketika aspirasi rakyat disia-siakan, maka mereka bias mencabut mandatnya dengan tidak memilih lagi pada Pileg 9 April 2014 mendatang. Rakyat benar-benar berharap Negara ini makin membaik dan mereka makin sejahtera. Moga ini menjadi renungan dan direalisasikan oleh semua anak bangsa. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster