Ratusan Aset Daerah Jadi Bom Waktu

 166 total views,  2 views today

Villa Wisata Gunung Gare

Villa Wisata Gunung Gare

PAGARALAM KS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam, ingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan proses pendataan ulang semua aset daerah terutama bidang pertanahan.

“Sesuai dengan data di Bagian Administrasi Pemerintahan, ada sekitar 309 lahan maupun bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, belum memiliki sertifikat. Rinciannya yakni, 10 bidang hibah, dua pembelian Departemen Pendidikan Nasional, dua hak pakai, tiga hanya berupa surat keterangan wali kota,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Pagaralam, Rasmizal SH, Rabu (1/1).

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut bahkan  baru ada sekitar  puluhan aset saja berupa lahan pertanahan yang memiliki sertifikat kepemilikan pemerintah kota. Sementara dari  sekitar 300 persil yang diajukan pemerintah, baru sebagin kecil yang memenuhi persyaratan untuk disertifikatkan.

“Sebetulnya, kita tidak ingin persoalan lahan ini menjadi bom waktu dan bila saatnya akan menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat,” kata Rasmizal.

Lanjutnya, kalau lahan atau aset pemerintah telah memiliki sertifikat tentunya sudah memiliki kekuatan hukum dan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih.

“Jika dikalkulasikan, sejak 2002 lalu sudah sekitar 4.268.457 m2 lahan yang sudah dibeli pemerintah. Namun baru sekitar 95.711 m2 saja yang sudah memiliki sertifikat,” tambahnya.

Kata Rasmizal, untuk pembelian lahan tersebut pemerintah sudah mengeluarkan anggaran tidak sedikit. Bahkan  mencapai Rp 84,5 miliar, tentunya pemerintah harus memperjelas keberadaanya.

“Sejauh ini Pemkot Pagaralam banyak memiliki lahan yang belum jelas statusnya. Apalagi di atas lahan itu sudah berdiri kokoh sejumlah bangunan seperti lokasi perkantoran pemerintah, lapangan terbang, peternakan, bangunan sekolah dan lainnya,” ulas Rasmizal menyayangkan seraya berujar, beberapa aset ini masih belum semuanya dibebaskan, bahkan ada yang sudah dibeli pemerintah kota tetapi masih tumpang tindih.

Terpisah, Sekda Kota Pagaralam, Drs H Syafrudin MSi mengatakan, sejauh ini pemerintah tengah berupaya mengusulkan hal dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat atas lahan yang menjadi aset daerah.

“Kita sudah mengajukan sekitar ratusan lahan atau aset pemerintah untuk disertifikatkan kepada BPN. Namun baru sebagian yang memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Syafrudin menambahkan, untuk lahan perkantoran Gunung Gare, lokasi lapangan terbang, Rumah Dinas wali kota, wakil wali kota, kantor milik Pemkot dan termasuk lahan sudah dibeli.

“Pada 2012 lalu, pemerintah menganggaran dana  untuk pembuatan sertifikat,  tapi baru sebagian kecil anggaran yang dapat diserap. Mengingat masih ada beberapa lahan belum selesai proses pembebasannya,” tegasnya.

 

TEKS :ANTONI STEFEN

EDITOR :RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster