Peserta JKN di Sumsel Capai 7,8 Juta Jiwa

 345 total views,  2 views today

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

PALEMBANG, KS-Terhitung 1 Januari mendatang, pemerintah akan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Di Sumatera Selatan (Sumsel) peserta program ini, untuk tahap pertama mencapai 7,837,294 penduduk.

Hal tersebut diungkapkan Kepala PT Askes (Persero) Devisi Regional III, Handaryo, usai rapat di Bina Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Senin (30/12). “Yang ikut BPJS per 1 Januari 2014 itu ada 7,837,294 penduduk. Terdiri dari peserta Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial sebanyak 1,166,725 peserta, PJKMU 485,540 peserta, jamkesmas 5,905,846 peserta, Polri 51,014 peserta, TNI 65,550 peserta, Jamsostek 162,619 peserta. Sehingga total 7,837,294 peserta, “ jelas Handaryo.

Dia menjelaskan, besaran iuran non PBI ini berbeda-beda. Untuk PNS/TNI/POLRI/Pensiunan persentase 5 persen dari gaji pokok, dan tunjangan dengan 2 persen dibayarkan yang bersangkutan, dan 3 persen oleh pemerintah.

Pekerja penerima upah 4,5-5 persen dengan 4 persen, dibayar pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar pekerja dari gaji dan pada 1 Juli 2015, kemudian  4 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1 persen pekerja. Pekerja penerima upah jelasnya, membayar sesuai nominal kelas perawatan.

“Yang ditanggung hingga anak ketiga adalah pekerja penerima upah. Dengan sistem ini non PBI, wajib membayar sementara PBI dibayarkan. Pembayaran juga tidak sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi juga pekerja karena menganut sistem kegotong royongan,” jelasnya.

Untuk pegawai yang di PHK sambungnya, maka tidak wajib membayar. “Bagi yang di PHK maka diberi keringanan 6 bulan tanpa membayar, dan premi masih dijamin. Kalau ternyata masih tidak bekerja dan menjadi miskin maka peluangnya menjadi PBI sehingga tidak wajib membayar,” tutur dia.

Dengan BPJS juga sambungnya, rumah sakit (RS) Swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS, wajib penerima pasien BPJS dalam kondisi gawat darurat. “RS swasta yang tidak bekerjasama dalam JKN, tetap wajib menerima pasien JKN yang dalam kondisi gawat darurat. Nantinya, pembayarannya bisa diklaim ke BPJS. Namun untuk pasien gawat darurat karena kecelakaan lalu lintas, maka biaya pertamanya ditanggung Jasa Raharja. Setelah itu, baru ditanggung BPJS,” ucapnya.

Pihak RS pun jelasnya, tidak boleh menarik biaya perawatan dari pasien BPJS.  “Yang Boleh kena biaya, jika pasien menduduki kelas perawatan yang kebih tinggi hingga harus bayar selisih,” ujarnya.

Untuk kepemilikan kartu, kartu bagi Askes, Jamsostek dan Jamkesmas tetap berlaku yang lama. “Saat ini memang ada pencetakan tetapi diutamakan yang baru mendaftar dan TNI/POLRI, karena memang TNI/POLRI belum memiliki kartu yang spesifik. Kartu yang lama tetap berlaku, dan secara bertahap akan terus dibuat kartu yang baru,” tegas dia.

Senada dengan itu, Kakanwil Jamsostek Sumbagsel, Iwan kusnawan mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga pekerja mengenai JKN tersebut. “Kita telah lakukan sosialisasi kepada seluruh cabang, kepada serikat pekerja, kepada provinsi/kota/kabupaten, serikat buruh, perusahaan perserta jamsostek, provider JPK jamsotek, media pers, radio (talk show), dan masyarakat umum,” terangnya.

dikatakannya, tidak semua perusahan di Sumsel yang ikut menjadi peserta JKN. Menurutnya perusahaan tersebut boleh tidak menyelenggarakan BPJS,  jika sudah lebih baik pelayanannya. “Data hingga November, total jumlah perusahaan yang ada 2.703, yang ikut JKN  40.327 orang,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster